Awas Begal Dana Reses: Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Samar

Pernyataan tersebut sah secara hukum. Namun kritik publik tidak sedang mempersoalkan legalitas semata, melainkan makna pertanggungjawaban atas uang rakyat dalam jumlah besar.

Konfirmasi lanjutan kemudian disampaikan melalui sambungan telepon oleh Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Sumut, Muhammad Ikhsan, S.STP, MAP Selasa, 24/2/2026 siang.

Baca Juga:

• Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l
• Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

Ia menyatakan bahwa dana reses memiliki mekanisme pengawasan, yang dilakukan secara internal oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara.

Menurutnya, pengawasan tersebut melekat pada fungsi sekretariat sebagai pendukung administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan reses.

Baca Juga:

• Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya
• Bukan Sekadar Industri: Yahdi Khoir Pilih Selamatkan Sungai, Sawah, dan Nafas Hidup Masyarakat

Penjelasan ini menutup satu lubang prosedural, namun sekaligus membuka pertanyaan yang lebih mendasar apakah pengawasan internal saja cukup untuk dana publik sebesar itu?

Dan sejauh mana hasil pengawasan tersebut dibuka kepada publik sebagai pemilik sah anggaran?

Di titik inilah sorotan tidak lagi berhenti pada pejabat teknis atau administrasi.

Dalam satu kali reses, satu anggota dewan menggelar kegiatan di 10 titik. Negara membiayainya sekitar Rp348 juta per satu anggota dewan. Jika reses dilakukan tiga kali setahun, maka lebih dari Rp1 miliar dana publik dikelola satu orang wakil rakyat hanya untuk agenda menyerap aspirasi. Jika Kalikan dengan 100 anggota DPRD, maka anggaran itu membengkak menjadi lebih dari Rp100 miliar dalam setahun.

Sorotan publik pun wajar mengarah ke pimpinan DPRD Sumut, termasuk Erni Arianti Sitorus. Bukan dalam kerangka tuduhan, melainkan tanggung jawab moral, bagaimana memastikan reses tidak semata menjadi proyek anggaran yang dilindungi pasal demi pasal.

Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l

Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya

Bukan Sekadar Industri: Yahdi Khoir Pilih Selamatkan Sungai, Sawah, dan Nafas Hidup Masyarakat

Hutan Tinggal 10 Persen, Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti Peringatkan Sumut di Ambang Bencana

Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Dukung Langkah Gubsu Upayakan Pengembalian TKD Rp 1,1 Untuk Penanggulangan Bencana