Menurut Bupati, perlu adanya keseragaman implementasi di seluruh daerah agar penggunaan IKD benar-benar efektif dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan di lapangan.
Sementara itu, Wabup menyoroti tentang persoalan pemenuhan kebutuhan lahan serta kejelasan status aset pemerintah daerah yang berdiri di atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), khususnya lahan eks PTPN II.
Baca Juga:
Dijelaskan, sekitar 60 persen wilayah Deli Serdang merupakan kawasan perkebunan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan ruang untuk pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik.
Saat ini, terdapat kurang lebih 200 aset milik Pemkab Deli Serdang yang berdiri di atas lahan perkebunan berstatus HGU, di antaranya sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan kantor desa.
Baca Juga:
"Kami telah menyurati Kemendagri terkait kurang lebih 200 aset tersebut. Kami memohon arahan dan kepastian hukum agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status lahan," jelas Wabup.
Lebih jauh diungkapkan, keberadaan lahan eks HGU PTPN II seluas kurang lebih 5.000 hektare (Ha) yang masaH berlakunya berakhir sekitar tahun 2000 dan hingga kini belum memiliki kejelasan status hukum. Lahan tersebut dinilai dalam kondisi terlantar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kami memohon agar pemerintah kabupaten diberikan kapasitas dan kewenangan untuk melakukan penertiban serta penataan ruang terhadap lahan tersebut, termasuk terhadap masyarakat yang telah menduduki lahan, sehingga tercipta kepastian hukum dan pemanfaatan yang lebih produktif," harap Wabup.
Kejelasan status lahan eks HGU tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program strategis daerah, termasuk pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menjawab persoalan yang disampaikan Bupati perihal jalan nasional dan provinsi di Deli Serdang yang rusak, Dirjen OTDA Kemendagri, Dr Cheka Virgowansyah SSTP ME mengemukakan, akan mengomunikasikan masalah tersebut ke kementerian terkait dan hasilnya akan segera disampaikan kepada Pemkab Deli Serdang.
Mengenai persoalan lahan eks HGU, Dirjen OTDA menganjurkan agar Pemkab Deli Serdang kembali mengirimkan surat resmi beserta data pendukung untuk segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan direktorat maupun kementerian/lembaga terkait.
POSMETRO Medan, Lubuk Pakam Masalah jalan di Kabupaten Deli Serdang masih menimbulkan persoalan, khususnya yang berstatus jalan nasional da
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN,LUBUK PAKAM Penataan kabel utilitas merupakan langkah strategis untuk menciptakan wajah kota yang lebih tertib, aman, dan e
Sumut 3 jam lalu
Posmetro Medan,Medan Kegiatan diawali dengan penyerahan cenderamata yang diserahkan oleh kepala Bapenda Kota Medan Dr.M.Agha Novrian kepad
Medan 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Pemko Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalis
Medan 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan meluncurkan program Medan Rabu WalkIn Interview (RW) yang disebut sebagai
Medan 5 jam lalu
Kapolres Langkat Turun Langsung Patroli Dialogis dan Strong Point Sore, Pastikan Lalu Lintas Kondusif Jelang Berbuka.
Sumut 5 jam lalu
Posmetro Medan, Labuhanbatu Polsek Bilah Hilir mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabusabu di Lingkungan Titi Panjang Hilir
Kriminal 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Camat Medan Kota, Mhd. Andi Syahputra, S.STP., M.AP., melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring dan evaluasi ke
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Keadilan (IPMPK) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara da
Berita 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN,DELI SERDANG Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Panti Asuhan Al Munawaroh, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli
Medan 9 jam lalu
