Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus Lahan Citraland, Dinilai Belum Menyentuh Aktor Utama

POSMETRO MEDAN,Jakarta– Mencuatnya komentar keras anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, yang menyoroti penanganan kasus dugaan penjualan tanah negara milik PTPN I Regional I kepada PT Ciputra KPSN untuk pembangunan perumahan elit Citraland Helvetia mendapat dukungan dari kalangan aktivis antikorupsi.

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat (JAGA MARWAH), Edison Tamba, menilai pengusutan perkara yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih terkesan belum menyentuh aktor utama dalam dugaan korupsi tersebut.

Hal ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang ditekankan oleh ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung RI.

Baca Juga:

• Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ini Curhat Dokter Tifa
• PSEL Medan Raya Mulai Dipersiapkan, Pemko Medan Bebaskan Lahan Dan Siapkan Anggaran 2026

Menurut Edison, penahanan terhadap empat orang tersangka yakni Askani, Abdul Rahim Lubis, Iman Subekti, dan Irwan Perangin-angin dinilai baru menyentuh bagian kecil dari keseluruhan dugaan praktik penyimpangan pengelolaan aset negara.

Ia menilai proses alih fungsi tanah perkebunan negara menjadi kawasan komersial bernilai tinggi tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan sejumlah pejabat penting lintas institusi.

Baca Juga:

• Lahan Sengketa Dibangun Pasar Ikan Modern, Mantan Wali Kota Sibolga Diperiksa Tipikor Polda Sumut
• Kejati Sumut Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Gelar Pasar Murah

"Empat nama yang telah ditahan hanya sebagian kecil dari aktor yang terlibat dalam praktik dugaan penyalahgunaan aset negara. Proses perubahan fungsi tanah perkebunan menjadi kawasan komersial bernilai besar tentu melibatkan banyak pihak dan terindikasi mengarah pada corporate crime," ujar Edison Tamba dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Edison menyebut, berdasarkan hasil investigasi JAGA MARWAH, terdapat sejumlah nama di internal PTPN yang diduga memiliki peran strategis dalam meloloskan proses administrasi hingga pembahasan proyek tersebut.

Beberapa di antaranya yakni Muhammad Abdul Ghani, Iswan Achir, Marisi Butar-butar (Alm), Pulung Rinandoro, Nurkamal, Triandi Heru H. Siregar, Ibnu Maulana I. Arief, serta Ganda Wiatmaja yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum.

Ia juga menyoroti penunjukan Muhammad Abdul Ghani yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, meski namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus tersebut. Hal itu, menurut Edison, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait keseriusan penegakan hukum.

Selain dari internal perusahaan, JAGA MARWAH juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah pihak eksternal, termasuk mantan Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, yang disebut-sebut memberikan rekomendasi dan izin yang membuka jalan bagi proyek yang dikenal sebagai kawasan Deli Megapolitan tersebut.

Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ini Curhat Dokter Tifa

PSEL Medan Raya Mulai Dipersiapkan, Pemko Medan Bebaskan Lahan Dan Siapkan Anggaran 2026

Lahan Sengketa Dibangun Pasar Ikan Modern, Mantan Wali Kota Sibolga Diperiksa Tipikor Polda Sumut

Kejati Sumut Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Gelar Pasar Murah

Kajati Sumut Dr Harli Siregar Terima Kunjungan Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Bentrokan Berdarah di Lahan Sengketa 366 Hektare di Asahan, Sejumlah Warga Luka Berat