Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus Lahan Citraland, Dinilai Belum Menyentuh Aktor Utama

POSMETRO MEDAN,Jakarta– Mencuatnya komentar keras anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, yang menyoroti penanganan kasus dugaan penjualan tanah negara milik PTPN I Regional I kepada PT Ciputra KPSN untuk pembangunan perumahan elit Citraland Helvetia mendapat dukungan dari kalangan aktivis antikorupsi.

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat (JAGA MARWAH), Edison Tamba, menilai pengusutan perkara yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih terkesan belum menyentuh aktor utama dalam dugaan korupsi tersebut.

Hal ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang ditekankan oleh ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung RI.

Baca Juga:

• Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ini Curhat Dokter Tifa
• PSEL Medan Raya Mulai Dipersiapkan, Pemko Medan Bebaskan Lahan Dan Siapkan Anggaran 2026

Menurut Edison, penahanan terhadap empat orang tersangka yakni Askani, Abdul Rahim Lubis, Iman Subekti, dan Irwan Perangin-angin dinilai baru menyentuh bagian kecil dari keseluruhan dugaan praktik penyimpangan pengelolaan aset negara.

Ia menilai proses alih fungsi tanah perkebunan negara menjadi kawasan komersial bernilai tinggi tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan sejumlah pejabat penting lintas institusi.

Baca Juga:

• Lahan Sengketa Dibangun Pasar Ikan Modern, Mantan Wali Kota Sibolga Diperiksa Tipikor Polda Sumut
• Kejati Sumut Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Gelar Pasar Murah

"Empat nama yang telah ditahan hanya sebagian kecil dari aktor yang terlibat dalam praktik dugaan penyalahgunaan aset negara. Proses perubahan fungsi tanah perkebunan menjadi kawasan komersial bernilai besar tentu melibatkan banyak pihak dan terindikasi mengarah pada corporate crime," ujar Edison Tamba dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Edison menyebut, berdasarkan hasil investigasi JAGA MARWAH, terdapat sejumlah nama di internal PTPN yang diduga memiliki peran strategis dalam meloloskan proses administrasi hingga pembahasan proyek tersebut.

Beberapa di antaranya yakni Muhammad Abdul Ghani, Iswan Achir, Marisi Butar-butar (Alm), Pulung Rinandoro, Nurkamal, Triandi Heru H. Siregar, Ibnu Maulana I. Arief, serta Ganda Wiatmaja yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum.

Ia juga menyoroti penunjukan Muhammad Abdul Ghani yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, meski namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus tersebut. Hal itu, menurut Edison, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait keseriusan penegakan hukum.

Selain dari internal perusahaan, JAGA MARWAH juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah pihak eksternal, termasuk mantan Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, yang disebut-sebut memberikan rekomendasi dan izin yang membuka jalan bagi proyek yang dikenal sebagai kawasan Deli Megapolitan tersebut.

Tak hanya itu, mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, juga disebut pernah hadir dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Citraland Helvetia pada 30 Maret 2021, yang kemudian dianggap sebagai bentuk legitimasi terhadap proyek tersebut.

Edison menambahkan, proyek Citraland sebelumnya sempat ditolak ketika PTPN dipimpin Batara Moeda Nasution. Namun proyek tersebut kembali berjalan setelah adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi pertanahan di wilayah Deli Serdang.

Lebih lanjut, ia menyebut kemungkinan keterlibatan sejumlah pejabat lain, termasuk mantan Kepala BPN Deli Serdang Fauzi serta beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam proses pengukuran lahan dan penerbitan rekomendasi pertanahan.

JAGA MARWAH juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah, mulai dari mantan Kepala DPMPTSP Deli Serdang Muhammad Salim, mantan Kadis Perkim Heriansyah Siregar dan Suparno, hingga Ketua DPRD Deli Serdang Zakki Shahri yang disebut-sebut diduga berperan dalam perubahan tata ruang wilayah guna mengakomodasi kepentingan pengembang.

Menurut Edison, hingga saat ini pihak pengembang yakni PT Ciputra KPSN sebagai pihak yang menerima dan menjual lahan tersebut kepada masyarakat belum tersentuh proses hukum.

"Kasus Citraland menjadi ujian serius bagi Kejati Sumut, apakah berani mengungkap skema dugaan korupsi ini secara menyeluruh atau berhenti pada empat nama saja," tegas Edison.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai rotasi jabatan mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) oleh Jaksa Agung yang diduga berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.

"Publik berharap Kejati Sumut mampu memenuhi ekspektasi Jaksa Agung dalam memberantas korupsi, khususnya terkait pengelolaan aset negara di Sumatera Utara," pungkasnya.(RIZ)

Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ini Curhat Dokter Tifa

PSEL Medan Raya Mulai Dipersiapkan, Pemko Medan Bebaskan Lahan Dan Siapkan Anggaran 2026

Lahan Sengketa Dibangun Pasar Ikan Modern, Mantan Wali Kota Sibolga Diperiksa Tipikor Polda Sumut

Kejati Sumut Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Gelar Pasar Murah

Kajati Sumut Dr Harli Siregar Terima Kunjungan Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Bentrokan Berdarah di Lahan Sengketa 366 Hektare di Asahan, Sejumlah Warga Luka Berat