Minggu, 07 Juni 2026
KNPI Sumut Soroti Pemkab Dairi

Abaikan Instruksi Presiden, Anggaran Miliaran untuk Makan Minum dan Pakaian Dinas Tuai Kritik

Faliruddin Lubis - Selasa, 21 April 2026 08:50 WIB
Abaikan Instruksi Presiden, Anggaran Miliaran untuk Makan Minum dan Pakaian Dinas Tuai Kritik
IST
Arifatullah Manik, Fungsionaris KNPI Sumut.

POSMETRO MEDAN,Dairi — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Dairi yang dinilai tidak mengindahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.

Arifatullah Manik, Fungsionaris KNPI Sumut mengungkapkan bahwa berdasarkan data anggaran, Pemkab Dairi justru mengalokasikan dana dalam jumlah fantastis untuk belanja makan dan minum.

Arifatullah Manik, juga menyampaikan bahwa diantaranya belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp6.974.324.686, belanja jamuan tamu Rp475.421.000, belanja aktivitas lapangan Rp424.293.000, serta belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp29.250.000.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, anggaran untuk belanja pakaian dinas juga dinilai sangat besar.

Baca Juga:

Tercatat belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp22.000.000, pakaian sipil harian Rp291.712.800, pakaian sipil lengkap Rp16.940.000, pakaian dinas harian Rp111.050.000, pakaian dinas lapangan Rp58.852.800, pakaian sipil resmi Rp11.712.800, pakaian dinas upacara Rp16.940.000, serta pakaian adat daerah Rp14.000.000.

Di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang telah ditekankan pemerintah pusat.

"Jika ditotal, anggaran makan minum mencapai miliaran rupiah, sementara belanja pakaian dinas juga ratusan juta rupiah. Ini menunjukkan tidak adanya kepekaan terhadap kondisi masyarakat," tegas Arifatullah Manik, Fungsionaris KNPI Sumut.

KNPI Sumut menilai, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan seperti kelangkaan pupuk, tekanan ekonomi, dan lemahnya daya beli, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi rakyat, bukan justru membebani anggaran dengan belanja yang tidak mendesak.

Instruksi Presiden jelas menekankan efisiensi, penghematan, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Namun fakta di Kabupaten Dairi menunjukkan sebaliknya, di mana anggaran justru dialokasikan pada pos-pos yang tidak menjadi prioritas utama.

Tags
beritaTerkait
Viral Orang Tua Menangis dan Bersujud di Kantor Gubernur Anaknya Korban Penikaman, Ini Kata Dinkes Sumut
Brimob Sumut Bertindak Tegas! 18 Pemuda dan 12 Sepeda Motor Diamankan dalam Patroli Antisipasi Balap Liar di Kota Medan
Polda Sumut Kerahkan Pengamanan Terpadu pada ASEAN U-19 Boys Championship 2026 di Stadion Teladan Medan
Belasan Tower SUTET dan SUTT Rusak Picu Pemadaman Listrik, Audit Anggaran Manajemen Care 4 Asset PLN
Tim Tabur Kejati Sumut dan Intelijen Kejari Tanjungbalai Amankan A Hock DPO Kasus Penggelapan
Bank Sumut Dukung Lahirnya Bintang Sepak Bola Masa Depan Indonesia
komentar
beritaTerbaru