Rapat Panas Soal Parapat, DPRD Sumut Soroti Koordinasi Lemah Tangani Banjir Bandang

POSMETRO MEDAN,Medan – Kawasan wisataParapat kembali menjadi sorotan setelah dilanda banjir bandang yang merusak sejumlah fasilitas dan mengancam keselamatan warga.

Menanggapi hal itu, DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bertindak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung panas di aula gedung baru DPRD Sumut, Kamis (12/6).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Frans Dante Ginting dari Fraksi Golkar. Sejumlah institusi penting dihadirkan, seperti Panitia Khusus (Pansus) Banjir BandangDPRD Simalungun, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II.

Baca Juga:

• FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan
• Wow! Ada Festival Layang-Layang, Lihat Lokasinya

Dalam rapat tersebut, koordinasi antarinstansi menjadi sorotan utama. Para anggota dewan menilai lemahnya sinergi sebagai akar masalah dalam penanganan bencana yang sudah berulang kali terjadi di kawasan Danau Toba.

"Kita tidak hanya bicara soal data teknis, tapi tentang kegagalan sistematis. Ini bukan banjir pertama. Di mana antisipasi kita?" tegas Frans Dante dalam forum, disambut sorotan tajam dari anggota lainnya.

Baca Juga:

• Ada Rumah Warga Terkurung Tembok Perusahaan, Penghuni Rumah Enggan Bertemu
• Banjir Bandang di Aek Singagang Humbahas Telan Korban Jiwa, Siswi SMA Meninggal Dunia

RDP ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap sejauh mana instansi teknis dan pemerintah daerah benar-benar menjalankan prinsip pencegahan, bukan sekadar reaktif setelah bencana terjadi. Salah satu poin kritis adalah soal perizinan dan penebangan hutan yang dinilai memperparah kerentanan wilayah terhadap banjir bandang.

Komisi D mendesak segera disusun strategi terpadu lintas sektor yang konkret, termasuk pembentukan protokol tanggap darurat permanen untuk mencegah banjir susulan. Langkah ini dinilai mendesak demi melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga citra dan keberlanjutan pariwisata Danau Toba sebagai destinasi super prioritas nasional.(ERN)

FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan

Wow! Ada Festival Layang-Layang, Lihat Lokasinya

Ada Rumah Warga Terkurung Tembok Perusahaan, Penghuni Rumah Enggan Bertemu

Banjir Bandang di Aek Singagang Humbahas Telan Korban Jiwa, Siswi SMA Meninggal Dunia

DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025

Dugaan Intervensi Bupati Karo dalam Penyaluran Dana CSR, Kembali Disoal