Rapat Panas Soal Parapat, DPRD Sumut Soroti Koordinasi Lemah Tangani Banjir Bandang

POSMETRO MEDAN,Medan – Kawasan wisataParapat kembali menjadi sorotan setelah dilanda banjir bandang yang merusak sejumlah fasilitas dan mengancam keselamatan warga.

Menanggapi hal itu, DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bertindak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung panas di aula gedung baru DPRD Sumut, Kamis (12/6).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Frans Dante Ginting dari Fraksi Golkar. Sejumlah institusi penting dihadirkan, seperti Panitia Khusus (Pansus) Banjir BandangDPRD Simalungun, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II.

Baca Juga:

• Wabup Samosir Ajak Pomparan Toga Samosir Berkontribusi Bangun Bona Pasogit, Pesta Bolon PTSBI Gaungkan Persatuan dan Pelestarian Budaya Batak
• Rayap Besi Tembus Area Kantor DPRD Binjai Sikat Besi Penutup Saluran Air

Dalam rapat tersebut, koordinasi antarinstansi menjadi sorotan utama. Para anggota dewan menilai lemahnya sinergi sebagai akar masalah dalam penanganan bencana yang sudah berulang kali terjadi di kawasan Danau Toba.

"Kita tidak hanya bicara soal data teknis, tapi tentang kegagalan sistematis. Ini bukan banjir pertama. Di mana antisipasi kita?" tegas Frans Dante dalam forum, disambut sorotan tajam dari anggota lainnya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siapkan Dua Akses Jalan ke Wisata Air Panas Karo
• Rommy Dorong Penguatan Pancasila untuk Cegah Krisis Identitas Gen Z

RDP ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap sejauh mana instansi teknis dan pemerintah daerah benar-benar menjalankan prinsip pencegahan, bukan sekadar reaktif setelah bencana terjadi. Salah satu poin kritis adalah soal perizinan dan penebangan hutan yang dinilai memperparah kerentanan wilayah terhadap banjir bandang.

Komisi D mendesak segera disusun strategi terpadu lintas sektor yang konkret, termasuk pembentukan protokol tanggap darurat permanen untuk mencegah banjir susulan. Langkah ini dinilai mendesak demi melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga citra dan keberlanjutan pariwisata Danau Toba sebagai destinasi super prioritas nasional.(ERN)

Wabup Samosir Ajak Pomparan Toga Samosir Berkontribusi Bangun Bona Pasogit, Pesta Bolon PTSBI Gaungkan Persatuan dan Pelestarian Budaya Batak

Rayap Besi Tembus Area Kantor DPRD Binjai Sikat Besi Penutup Saluran Air

Bobby Nasution Siapkan Dua Akses Jalan ke Wisata Air Panas Karo

Rommy Dorong Penguatan Pancasila untuk Cegah Krisis Identitas Gen Z

FORMATSU: DPR Jangan Sibuk Bahas HGU, Nasib Guru Paruh Waktu Batu Bara Masih Menunggu Kepastian

Bobby Nasution Siapkan Solusi Akhiri Retribusi Bermasalah di Wisata Air Panas Karo