POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok uang perpisahan di SDN 05 Rantau Utara kini memasuki babak baru.
Setelah praktisi hukum angkat bicara, kini giliran wakil rakyat yang melontarkan kritik pedas terhadap manajemen sekolah yang masih nekat membebani wali murid di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.
Ketua DPC Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, H. Abdul Karim Hasibuan, SH, MH, menyatakan dengan tegas bahwa tradisi iuran untuk guru pensiun atau pindah tugas adalah praktik yang tidak sehat dan harus segera dihentikan.
Baca Juga:
Bagi sebagian orang, angka Rp20.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dikalikan dengan sekitar 500 siswa, tumpukan rupiah tersebut menjadi angka jutaan yang memicu tanda tanya besar soal transparansi.
Karim Hasibuan menekankan bahwa para tenaga pendidik berstatus ASN sejatinya sudah mendapatkan hak yang cukup dari negara. Menurutnya, tidak ada alasan moral maupun hukum yang membenarkan penarikan dana dari kantong wali murid untuk kepentingan seremonial.
Baca Juga:
"Tidak ada kewajiban wali murid memenuhi itu. Para ASN seperti guru sudah ada gaji dan tunjangan dari negara. Janganlah menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini," ujar Karim dengan tegas, Rabu (29/4).
Legislator ini juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya ada di pundak DPRD, tetapi juga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai atasan langsung pihak sekolah. Ia mendesak agar ada langkah konkret berupa teguran keras, agar sekolah lain tidak "tergiur" melakukan praktik serupa.
"Pungli itu melanggar aturan dan berpotensi pidana. Kita lihat dulu tindakan apa yang akan dilakukan Dinas Pendidikan, baru kita ambil langkah selanjutnya," tambahnya.
Kasus ini menyisakan noktah hitam bagi citra SDN 05 Rantau Utara. Sebagai sekolah dengan Akreditasi B dan sertifikasi ISO, sekolah ini seharusnya menjadi kiblat transparansi di Labuhanbatu.
Sebelumnya, praktisi hukum Yarham Dalimunthe, SH telah mengingatkan adanya ancaman pidana maksimal 9 tahun bagi pelaku pungli sesuai UU No. 1 Tahun 2023.
POSMETRO MEDANDewan Peduli Negeri menggelar aksi damai di Medan, Sumatra Utara, Rabu (4/11/2026). Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (
Medan 3 jam lalu
POSMETRO MEDANPenetapan tiga perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh adal
Editorial 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Sunggal Akses transportasi masyarakat di kawasan Kecamatan Sunggal dan Hamparan Perak semakin diperkuat melalui pembangun
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Peta pertarungan Ketua PWI Sumut mulai mengerucut H. Farianda Putra Sinik, SE yang saat ini masih menjabat Ketua PW
Medan 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Labuhanbatu Gelombang rotasi kepemimpinan kembali melanda tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Pol
Sumut 10 jam lalu
Posmetro Medan , BINJAI Kegiatan perayaan Halloween yang diselenggarakan Caffe Satuan.co di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Tanah Tinggi, Keca
Sumut 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Ind
Inter-Nasional 11 jam lalu
Pemko Pematangsiantar Galakkan Tertib Arsip, ASN Dituntut Ubah Budaya Kerja.
Sumut 16 jam lalu
Di depan Mako, Kapolres Humbahas turun langsung beri edukasi ke pengguna jalan.
Sumut 16 jam lalu
Polantas Tapteng Kedepankan Pendekatan Humanis di Operasi Patuh Toba 2026.
Sumut 16 jam lalu
