Bunda Salma Ingatkan Erni Sitorus Tidak Asal Bicara Soal Isu 4 Pulau, Aceh Ini Wilayah Sensitif

POSMETRO MEDAN,Banda Aceh - Polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara telah memasuki fase yang mengganggu stabilitas hubungan antar daerah. Hj. Salmawati, S.E., M.M., anggota Komisi III DPR Aceh dari Partai Aceh, yang juga istri dari tokoh utama perdamaian Aceh, sekaligus Gubernur Aceh Mualem, dengan tegas patahkan narasi dominan dari Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn.

Menurut Bunda Salma, dikutip dari beritamerdeka.net, penetapan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari Sumut melalui keputusan administratif Mendagri adalah tindakan sepihak yang tidak mengindahkan spirit rekonsiliasi antara Aceh dan pusat.

"Saya bicara bukan hanya sebagai anggota DPRA, tapi sebagai warga Aceh. Ini bukan semata urusan teknis-administratif seperti yang coba dibingkai Ketua DPRD Sumut. Ini adalah soal keadilan konstitusional, soal bagaimana negara memperlakukan Aceh pasca perdamaian," kata Bunda Salma, Sabtu (14/6).

Baca Juga:

• Breaking News! Prabowo Putuskan 4 Pulau Sah Milik Aceh
• Soal Sengketa Pulau, PSI Aceh: Prabowo Gercep, Kami Apresiasi!

Bunda Salma mengingatkan publik bahwa wilayah Aceh diatur secara khusus oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai manifestasi dari MoU Helsinki yang mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun. Dalam konteks itu, tindakan Mendagri menerbitkan keputusan tanpa konsultasi resmi dengan DPRA dan Pemerintah Aceh bukan hanya keliru, tapi juga melanggar prinsip perdamaian yang dijamin negara.

"Kalau pemerintah pusat bisa seenaknya menyeret wilayah Aceh tanpa dialog, tanpa musyawarah, lalu di mana lagi ruang kami sebagai daerah bersatus khusus? Ini bukan sekadar penghapusan empat pulau, ini pengingkaran terhadap kehormatan Aceh sebagai pihak dalam kesepakatan damai," ujar Salma.

Baca Juga:

• Istana Buka Suara soal Isu Sumber Migas di 4 Pulau Diperebutkan Aceh dan Sumut
• Luhut Bocorkan 4 Pulau di Aceh Singkil Sudah Dilirik Investor Arab

Soal sikap Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus yang mendesak semua pihak patuh pada keputusan Mendagri, Bunda Salma menyebut hal itu sebagai sikap hegemonik yang tak mencerminkan etika kebangsaan antar daerah.

"Saya mohon DPRD Sumut tidak bertindak seperti penjajah yang berlindung di balik kertas Pusat. Jangan seolah-olah karena Mendagri sudah memutuskan, maka itu jadi kebenaran mutlak. Ini bukan zaman Hindia Belanda. Negara ini dibangun dengan kesepakatan, bukan dengan pemaksaan administratif," kata Bunda Salma menanggapi keterangan pers erni sitorus pada sejumlah media massa.

Bunda Salma juga menilai bahwa tawaran 'Kelola Bersama' Bobby Dinilai Problematis

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution disebut sempat menawarkan skema "pengelolaan bersama" potensi empat pulau tersebut. Namun, Bunda Salma justru menilai pendekatan tersebut menyesatkan karena menggunakan bahasa kompromi di atas pelanggaran.

"Apa artinya 'kelola bersama' kalau wilayahnya sendiri diambil tanpa diskusi? Itu seperti mencuri sawah orang lalu mengajak bertani bersama. Bukan kompromi, itu pelecehan terhadap logika keadilan," tegasnya.

Breaking News! Prabowo Putuskan 4 Pulau Sah Milik Aceh

Soal Sengketa Pulau, PSI Aceh: Prabowo Gercep, Kami Apresiasi!

Istana Buka Suara soal Isu Sumber Migas di 4 Pulau Diperebutkan Aceh dan Sumut

Luhut Bocorkan 4 Pulau di Aceh Singkil Sudah Dilirik Investor Arab

SBY Angkat Bicara Soal Polemik 4 Pulau Aceh Pindah ke Sumut

Kemendagri Pertemukan Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh Terkait Polemik 4 Pulau