Bunda Salma mengakui bahwa jalur PTUN adalah mekanisme legal yang harus ditempuh, namun ia menegaskan bahwa proses hukum saja tidak cukup. Negara harus mengoreksi prosedur internalnya, mulai dari peta dasar, kajian ilmiah, hingga mekanisme pengambilan keputusan. Apalagi menyangkut Aceh sebagai bagian wilayah yang paling sensitif.
"Jangan berlindung di balik frasa 'kajian ilmiah'. Jika memang ada dasar ilmiah, publikasikan! Undang tim ahli netral, buka diskusi publik, biarkan rakyat Aceh melihat apakah ini keputusan objektif atau keputusan politis yang dibungkus birokrasi," usulnya.
Baca Juga:
Bunda Salma menyampaikan kritik dengan narasi yang sangat rasional, jauh dari romantisme separatis atau provokasi emosional. Ia menyebut bahwa sikap Aceh tetap dalam kerangka hukum Indonesia, tapi menuntut negara untuk mematuhi konstitusi dan etika keadilan.
"Aceh bukan provinsi manja, tapi juga bukan provinsi yang bisa dikebiri haknya. Kalau pusat ingin damai ini langgeng, maka perlakukan Aceh sebagai partner dalam rekonsiliasi, bukan sebagai objek peta-peta yang digeser sesuka hati," katanya.
Baca Juga:
Bunda Salma mengingatkan bahwa konflik Aceh bermula dari ketidakadilan dan pemaksaan dari pusat. Jika luka lama itu dihidupkan kembali lewat keputusan teknokratik yang tak transparan, maka konsekuensi sosial-politiknya harus ditanggung bersama.
"Kami rakyat Aceh tidak sedang mencari musuh. Tapi jangan anggap kesabaran kami rakyat Aceh sebagai kelemahan. Negara harus segera memperbaiki proses ini. Jangan ulangi dosa historis terhadap Aceh dalam bentuk baru, bukan Aceh yang terlalu sensitif. Tapi negara yang terlalu cepat lupa," pungkasnya.
(wan/beritamerdeka)
POSMETRO MEDAN, Medan Kecamatan Medan Selayang menggelar Coffee Morning dan Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas
Medan 10 menit lalu
Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengawal penyaluran BLT Dana Desa di Simalungun, memastikan bantuan tepat sasaran.
Sumut 2 jam lalu
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajukan rekomendasi penerapan hukuman mati bagi koruptor yang terbukti korupsi dalam skala besar.
Inter-Nasional 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Ditengah kegundahan para kepala sekolah menengah atas(SMA/SMK) negeri di Kota Medan. Atas rumor tak boleh memugut ua
Medan 3 jam lalu
Mengenal lebih dekat sosok Mantan Anggota DPR RI, Maruahal Silalahi.
Profil 4 jam lalu
Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon sering disebutsebut sebagai pengganti Kasad TNI Maruli Simanjuntak
Profil 4 jam lalu
Wakil Wali Kota Sibolga Hadiri Pisah Sambut Dandenpom 1/2 Sibolga, Perkuat Sinergi Antarinstansi
Sumut 4 jam lalu
Polsek Bilah Hulu menggerebek Pondok Perkebunan, di sana ditemukan peralatan pemakaian narkoba.
Peristiwa 4 jam lalu
Silaturahmi Serta Kunjungan Kerja Dandim 0201/Medan bersama Ketua Persit KCK Cabang XI Kodim 0201/Medan ke Koramil 020111/Medan Deli
Medan 5 jam lalu
Polsek Barusjahe Bersama Forkopimcam Bagikan Bendera Merah Putih, Semarakkan HUT ke81 Kemerdekaan RI.
Sumut 5 jam lalu
