Ketua Komite Pemekaran Provinsi Simpatim : Ajak Panitia Pemekaran se-Sumut Bersatu

POSMETRO MEDAN, Medan - Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT) Muslim Simbolon akan melakukan komunikasi kepada panitia pemekaran DOB lainnya di Sumatera Utara. Muslim Simbolon, memastikan akan mengundang seluruh panitia pemekaran di Sumatera Utara untuk duduk bersama dan menyusun langkah kolektif menuju Jakarta, demi mendorong daerah otonomi baru (DOB) masuk dalam rencana strategis pembangunan nasional, khususnya penataan wilayah.

Langkah itu mencakup panitia pemekaran Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Pantai Timur. "Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat. Kita harus satu barisan," kata Muslim dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, konsolidasi ini penting karena status moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Satu-satunya jalan adalah memastikan usulan DOB Sumatera Utara masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. "Target kita jelas: masuk dulu dalam rencana strategis penataan wilayah. Dari situ baru terbuka peluang pencabutan moratorium," ujarnya.

Baca Juga:

• Komite Pemekaran Siap Paparkan Kajian Akademis Provinsi Sumatera Pantai Timur

Muslim mengatakan, sinyal dari pemerintah pusat mulai terbaca. Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, ia mengklaim mendapat respons positif atas kajian akademik pemekaran Sumatera Pantai Timur. Salah satu indikator yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi tersebut yang disebut mencapai 7,2 persen—melampaui rata-rata nasional 5,4 persen.

"Kalau di atas rata-rata nasional, artinya secara ekonomi sangat layak. Itu yang disampaikan dalam diskusi kami," katanya. Ia juga diarahkan untuk melanjutkan komunikasi ke Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kementerian Dalam Negeri.

Namun, Muslim menegaskan, kelayakan teknokratis saja tidak cukup. Faktor politik menjadi penentu utama. Karena itu, ia mendorong seluruh panitia pemekaran mengesampingkan ego sektoral. "Bukan lagi soal Sumatera Pantai Timur, Tapanuli, atau Nias. Ini soal bagaimana Sumatera Utara berbicara satu suara di hadapan pemerintah pusat," ujarnya.

Empat calon DOB yang kini bergulir—Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias—disebut telah masuk dalam berkas usulan ke Jakarta. Namun, tanpa orkestrasi bersama, peluangnya dinilai tipis.

Selain itu, KP2SPT juga membuka kemungkinan dialog terbuka dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, guna menyamakan persepsi dan arah kebijakan daerah terhadap agenda pemekaran.

Muslim menekankan, dorongan pemekaran sejalan dengan agenda nasional dalam mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. "Penataan wilayah adalah jawabannya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pemekaran," katanya.

Ia menargetkan undangan resmi kepada seluruh panitia pemekaran segera dilayangkan dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi besar sebelum bergerak bersama ke Jakarta. ( Rel)

Komite Pemekaran Siap Paparkan Kajian Akademis Provinsi Sumatera Pantai Timur