Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah pemerintahan, tetapi menjadi sensitif ketika berlangsung secara terbuka.
"Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara," katanya.
Baca Juga:
"Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi, tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik," jelas Arifki.
Menurutnya, di situlah paradoks gaya komunikasi Purbaya. Semakin blak-blakan seorang pejabat, semakin mudah mendapatkan popularitas karena publik merasa mendapatkan informasi secara langsung. Namun, semakin strategis jabatannya, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga stabilitas komunikasi.
Baca Juga:
"Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan," katanya.
Karena itu, Arifki menilai jika gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dilihat sebagai akumulasi, bukan akibat satu kontroversi tertentu.
"Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar," ujarnya.
Arifki menegaskan, persoalannya bukan semata-mata Purbaya terlalu banyak bicara, melainkan posisi yang membuat setiap perkataannya memiliki efek berantai.
"Blak-blakan bisa menjadi modal popularitas, tetapi belum tentu menjadi modal stabilitas," ujar Arifki.
Tags
beritaTerkait
komentar