POSMETRO MEDAN- Arifki Chaniago,Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic menilai gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa yang blak-blakan dan cenderung tanpa basa-basi patut menjadi salah satu faktor yang dibaca dalam konteks pergantian dirinya sebagai Menteri Keuangan.
Menurut Arifki, gaya ini memang berhasil mendongkrak popularitas Purbaya di mata publik, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite politik.
"Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik, tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik," ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga:
Menurut Arifki, seperti diberitakan JPNN-- salah satu contohnya saat Purbaya terlibat perdebatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah.
Secara substansi, perdebatan tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal. Namun, karena Pramono merupakan salah satu figur penting PDIP, polemik itu memiliki dimensi politik yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan.
Baca Juga:
"Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik," katanya.
Hal serupa terjadi ketika Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek Whoosh.
Arifki menilai isu itu memiliki sensitivitas politik karena proyek kereta cepat tersebut sangat lekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan itu secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi," ujarnya.
Arifki juga menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah pemerintahan, tetapi menjadi sensitif ketika berlangsung secara terbuka.
"Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara," katanya.
"Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi, tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik," jelas Arifki.
Menurutnya, di situlah paradoks gaya komunikasi Purbaya. Semakin blak-blakan seorang pejabat, semakin mudah mendapatkan popularitas karena publik merasa mendapatkan informasi secara langsung. Namun, semakin strategis jabatannya, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga stabilitas komunikasi.
"Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan," katanya.
Karena itu, Arifki menilai jika gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dilihat sebagai akumulasi, bukan akibat satu kontroversi tertentu.
"Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar," ujarnya.
Arifki menegaskan, persoalannya bukan semata-mata Purbaya terlalu banyak bicara, melainkan posisi yang membuat setiap perkataannya memiliki efek berantai.
"Blak-blakan bisa menjadi modal popularitas, tetapi belum tentu menjadi modal stabilitas," ujar Arifki.
Untuk seorang Menteri Keuangan, kata dia, kemampuan mengelola komunikasi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola kebijakan.
"Kalau pasar mulai bertanya-tanya dan elite mulai merasa tidak nyaman, persoalannya sudah bergeser dari sekadar gaya bicara menjadi persoalan politik pemerintahan," pungkas Arifki.***
Bupati Humbahas Hadiri Forum Bersama 37 Kepala Daerah, Dorong Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
Sumut 15 menit lalu
Tim Cobra Polres Karo Ungkap Kasus Penggelapan, Tersangka Diamankan di Kecamatan Pancur Batu.
Kriminal 45 menit lalu
Pengamat Gaya Komunikasi Purbaya, Blakblakan, Tapi Berisiko Bagi Stabilitas Politik dan Pasar.
Bisnis satu jam lalu
Seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai menjalani tes urine.
Sumut 2 jam lalu
Polres Pelabuhan Belawan, Tim Macan &039Terkam&039 Pemuda Diduga Hendak Tawuran, Sita 4 Celurit
Peristiwa 2 jam lalu
Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 di Bawah Kepemimpinan Wesly Silalahi Pematangsiantar Semakin Dikenal sebagai Kota yang Aktif dalam Pen
Sport 4 jam lalu
Tim Tabur Intel Kejati Sumut dan Kejari Madina Amankan DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan.
Sumut 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Pergeseran anggaran sebesar Rp9 miliar di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Kabupaten Deli Serdang telah m
Medan 10 jam lalu
Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Dilarikan ke Rumah Sakit
Peristiwa 18 jam lalu
POSMETRO MEDAN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terus memperkuat silaturahmi dan sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat. Upaya
Sumut 19 jam lalu
