Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset hingga Evaluasi Kebijakan Pemerintah

POSMETRO MEDAN,Jakarta— Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026).

Aksi yang berlangsung sepanjang hari ini melibatkan setidaknya empat kelompok dengan tuntutan berbeda, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga evaluasi program pemerintah.

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi salah satu yang paling awal berkumpul. Mereka tiba dini hari dan memadati area gerbang utama Gedung DPR. Tuntutan utama AMPB adalah agar DPR segera mengesahkan RUUPerampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Baca Juga:

• Dugaan Jual Beli Titik Dapur SPPG di Deli Serdang, AW Membantah dan RA Klaim Uang Rp150 Juta Belum Dibayarkan
• Muhri Fauzi Hafiz: Jangan Jadikan MBG Ladang Pemburu Rente!

Selain AMPB, aksi juga diikuti Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang membawa tuntutan serupa, ditambah desakan penurunan harga kebutuhan pokok.

Kelompok Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) turut hadir dengan membawa dukungan terhadap program strategis pemerintah, sambil meminta evaluasi pelaksanaannya.

Baca Juga:

• Isue Jual Beli Titik SPPG di Hamparan Perak Bawa Nama Yayasan Delisha, Ketua Yayasan Membantah
• Siswa MIN 4 Dairi, Nikmati MBG dengan duduk di Lantai, Sesuai Sunnah

Menjelang sore, massa AMPB membubarkan diri setelah melakukan audiensi. Aksi kemudian dilanjutkan oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri dari sekitar 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. GERAM memperkirakan mengerahkan sekitar 1.000 peserta dan membawa 10 tuntutan, antara lain:

Pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan pemerintah

Evaluasi dan penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh

Pendidikan dan kesehatan yang gratis serta berkualitas

Demiliterisasi dan penghentian kriminalisasi aktivis

Pengesahan RUUPerampasan Aset untuk kepentingan publik

Hingga sore hari, massa GERAM masih bertahan di depan gerbang utama DPR. Situasi sempat memanas dengan orasi dan lemparan botol air mineral, namun secara keseluruhan masih terkendali.

Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan (laporan menyebut hingga 18.504 personel di berbagai titik di Jakarta Pusat) untuk mengamankan aksi. Sebelumnya, polisi mengamankan puluhan orang yang diduga membawa senjata tajam dan bahan berbahaya serta berencana memicu kericuhan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Transjakarta melakukan pengaturan lalu lintas serta pengalihan sejumlah rute bus di sekitar kawasan Senayan, Gatot Subroto, dan Semanggi. Masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas.

Sejumlah anggota DPR menemui perwakilan massa dan menyampaikan komitmen terkait pembahasan RUUPerampasan Aset, dengan target tertentu di bulan Desember. Massa berharap pimpinan DPR membuka ruang dialog secara langsung agar aspirasi mereka didengar.

Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu dari puluhan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di Jakarta hari ini. Hingga berita ini diturunkan, situasi di depan Gedung DPR masih ramai dipantau aparat dan media.

Warga diimbau tetap tenang, mematuhi arahan petugas, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.(BBS)

Dugaan Jual Beli Titik Dapur SPPG di Deli Serdang, AW Membantah dan RA Klaim Uang Rp150 Juta Belum Dibayarkan

Muhri Fauzi Hafiz: Jangan Jadikan MBG Ladang Pemburu Rente!

Isue Jual Beli Titik SPPG di Hamparan Perak Bawa Nama Yayasan Delisha, Ketua Yayasan Membantah

Siswa MIN 4 Dairi, Nikmati MBG dengan duduk di Lantai, Sesuai Sunnah

Asri Ludin Tambunan Gandeng Kejari Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah

Nobar Film G30S/PKI, Lom Lom Suwondo Ajak Masyarakat Jadikan Sejarah sebagai Pelajaran