Reformasi Polri Bukan Solusi, Cetak Biru Polri Sudah Ada

POSMETRO MEDAN,Jakarta -- Wacana reformasi institusi Polri perlu dipikir matang agar tidak salah langkah. Perlu ditinjau apakah evaluasi cukup dilakukan terhadap individu atau institusi.

"Bila kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu-individu di kepolisian, jangan menyalahkan institusinya. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang perlu direformasi," kata Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali,SE,MM kepada media di Medan, Senin, 15 September 2025.

Di dalam Sistem Presidential, Presiden adalah pimpinan sipil tertinggi, sehingga menempatkan Polri di bawah Presiden justru menjamin dan bisa mengontrol fektivitas dan netralitas itu, justru dengan memindahkan ke kementerian bisa membuka ruang intervensi politik yang lebih dominan dan lebih besar karena kementerian adalah jabatan politis, yang kita butuhkan bukan perubahan posisi kelembagaan tapi penguatan fungsi dan pengawasan.

Baca Juga:

• Jimly soal Reformasi Polri: 8 Perpol dan 24 Peraturan Kapolri Harus Direvisi

"Misalnya di kepolisian ada Divisi Propam kemudian pada sisi lain ada Kompolnas yang bisa kita perkuat, sistem rekruitment yang perlu dibenahi, pelatihan aparat diarahkan ke etika dan pelayanan publik yang cepat itu semua bisa dilakukan tanpa merubah tatanan struktur," ujar Kyai Khambali yang juga Pelaku Reformasi 98 yang saat ini pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom.

Kyai Khambali melihat ada kesan tarik menarik antara dua kiblat. Satu sisi, publik ingin Polri berubah lebih cepat, sementara di sisi lain Polri dinilai sudah menorehkan banyak prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan.

Usulan reformasi Polri sebenarnya bukan barang baru. Menurut Kyai Khambali yang juga Pengasuh Majlis Sholawat Ahlul Kirom, kinerja kepolisian selalu berada di ruang sorotan publik sejak era reformasi 1998.

"Kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku oknum yang koruptif kerap dijadikan alasan tuntutan perubahan struktural. Namun, pertanyaan kuncinya, apakah reformasi benar-benar solusi atau justru sekadar retorika politik para Pemangku Kepentingan ?" tanya Kyai Khambali.

Kyai Khambali menilai, terlalu sering wacana reformasi Polri justru menjadi alat untuk mendiskreditkan tanpa melihat fakta objektif bahwa Polri juga bertransformasi melalui program presisi dan pola pendekatan humanis.

Rasanya kurang elok kalau kita selalu subyektif menilai kinerja, prestasi dan keberhasilan tak dipandang hanya karena satu kesalahan," tegas Kyai Khambali yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil.

Selain itu, Kyai Khambali memandang aparat penegak hukum kerap menanggung beban kegagalan komunikasi politik antara DPR selaku wakil Rakyat dan rakyat yang memilihnya, Polisi menjadi "tameng" di garis depan, sementara pejabat publik yang mestinya bertanggung jawab justru kerap menghilang.

Jimly soal Reformasi Polri: 8 Perpol dan 24 Peraturan Kapolri Harus Direvisi