Imigrasi Kalbar dan Ombudsman RI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Publik dalam Pencegahan TPPO

"Integrasi SOP, penguatan pengawasan perbatasan, dan sistem data TPPO yang terpadu sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini," jelas Kapolres.

Menutup sesi tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmen Imigrasi untuk terus memperkuat koordinasi dengan Ombudsman, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga:

• Ombudsman Soroti Ribuan SPPG di Sumut Belum Bersertifikat Higiene
• Camat Medan Baru Frans Siahaan Buka Forum Konsultasi Publik, Dorong Pelayanan Publik Yang Baik, Cepat dan Transparan

"Imigrasi Kalbar juga akan meningkatkan kualitas SDM, memperluas ruang dialog publik, dan memperkuat pelayanan yang humanis sebagai bagian dari upaya mencegah maladministrasi dan memperkokoh pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan," pungkas Wahyu Hidayat.(WIK/REL)

Baca Juga:

• Bapenda Kota Medan Jemput Bola, Sukses Optimalkan Pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas
• Wow, Kapolri Izinkan Warga Sipil Duduki Jabatan di Polri

Ombudsman Soroti Ribuan SPPG di Sumut Belum Bersertifikat Higiene

Camat Medan Baru Frans Siahaan Buka Forum Konsultasi Publik, Dorong Pelayanan Publik Yang Baik, Cepat dan Transparan

Bapenda Kota Medan Jemput Bola, Sukses Optimalkan Pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas

Wow, Kapolri Izinkan Warga Sipil Duduki Jabatan di Polri

Ombudsman RI Soroti Temuan Ganja 6,8 Kg di Lapas IIB Padang Sidempuan

Menteri Agus Andrianto Minta Jajarannya Akomodatif Dukung KPK