"Kami menghormati semua proses hukum dan menjunjung tinggi hukum," ujar Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hasanuddin Wahid, Jumat.
Ia mengatakan DPP PKB memandang kasus yang menjerat Bupati Cilacap sebagai pelajaran untuk seluruh kader partai agar tidak bermain-main dan selalu menjaga diri dari seluruh perbuatan melawan hukum.
Baca Juga:
Selain itu, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan atas proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Baca Juga:
Syamsul Auliya Rachman dikenal sebagai politikus muda yang memimpin Kabupaten Cilacap dalam periode pemerintahan 2025-2030.
Syamsul berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sejak 20 Februari 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Pria yang lahir pada 30 November 1985 ini aktif di ranah politik lokal sebelum akhirnya memenangkan kontestasi kepala daerah dan menjabat sebagai bupati.
Selama masa kepemimpinannya, ia mengusung berbagai agenda pembangunan daerah, termasuk peningkatan infrastruktur dan penguatan sektor ekonomi lokal di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah.
Selain sebagai bupati, Syamsul juga menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap periode 2021-2026.
Pada Pilbup Cilacap 2024, Syamsul mencalonkan diri sebagai Bupati Cilacap bersama politikus Partai Golongan Karya, Ammy Amalia Fatma Surya.
Tags
beritaTerkait
komentar