KontraS Kritik Penanganan Belawan, Tegas Saja Tak Cukup Jika Hukum Dikesampingkan

POSMETRO MEDAN-KontraS Sumatera Utara mendukung penindakan masalah sosial seperti begal, pungli, dan tawuran di Belawan. Namun, mereka mengingatkan agar langkah tersebut tetap berada dalam koridor hukum.

"Segala bentuk kriminal harus ditindak tegas, tapi tetap melalui prosedur hukum yang jelas demi menjamin rasa aman masyarakat," ujar Adinda Zahra Noviyanti, Rabu (29/4/2026).

KontraS menilai, persoalan di Belawan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keras. Akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya pendidikan harus menjadi perhatian utama.

Baca Juga:

• Peringatan Harganas Ke–33, Pemkab Asahan Gelar Pelayanan Kontrasepsi Mantap Wanita
• Aktivis KontraS Andrie Yunus Alami Luka Bakar 24%, Polda Metro Jaya Buru Pelaku

Mereka juga menyoroti keterlibatan POMAL dalam penanganan di lapangan yang dinilai berpotensi melampaui kewenangan. Dugaan salah tangkap hingga adanya warga yang dirawat di rumah sakit menjadi catatan serius.

Menurut KontraS, keterlibatan militer di ranah sipil berisiko membuka ruang tindakan berlebihan dan merusak sistem penegakan hukum. Selain itu, dukungan publik terhadap tindakan keras dikhawatirkan justru menormalisasi kekerasan sebagai solusi.

KontraS menilai pendekatan seperti ini hanya menciptakan ilusi keamanan, tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Mereka pun mendesak Polri untuk mengambil peran penuh, Pemerintah Kota Medan membenahi masalah sosial dari hulu, serta Komnas HAM menyelidiki dugaan penggunaan kekuatan berlebih.

"Supremasi hukum tidak akan terwujud jika aparat tidak tunduk pada batas kewenangannya," tutupnya. (Dam)

Peringatan Harganas Ke–33, Pemkab Asahan Gelar Pelayanan Kontrasepsi Mantap Wanita

Aktivis KontraS Andrie Yunus Alami Luka Bakar 24%, Polda Metro Jaya Buru Pelaku