Menyoal Dugaan Korupsi Mahasiswa Penerima KIP Ingatkan Parpol tak Intervensi

Selain meminta pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan perguruan tinggi swasta, APII juga mendesak agar operator KIP Kuliah, panitia seleksi kampus, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan turut dimintai keterangan.

"Jangan sampai hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan. Semua pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab harus diperiksa secara terbuka dan profesional," kata perwakilan APII.

Baca Juga:

• PH.Nur Erdian: Fakta Persidangan Uang Rp175 Juta Anggaran Maintenance Cost, Negara Justru Diuntungkan Lebih Rp1 Miliar
• Baznas Bedah Rumah Warga dari Zakat ASN, Bupati Letakkan Batu Pertama

Massa juga meminta dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola KIP Kuliah di Sumatera Utara guna mengungkap potensi kerugian negara serta pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana tersebut.

Sorotan turut diarahkan kepada fungsi pengawasan yang dijalankan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumut. Menurut APII, jika dugaan penyimpangan berlangsung secara sistematis dan dalam rentang waktu tertentu, maka aspek pengawasan juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan.

Baca Juga:

• Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Sumut Tandatangani Komitmen Bersama
• PH Sebut Averias Tak Tahu Proyek Rehab Puskesmas, Soroti Penyidikan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

Publik Patut Curiga

Secara terpisah, Direktur PUSPHA Sumatera Utara, Muslim Muis, menegaskan bahwa setiap upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi KIP Kuliah patut dicurigai.

"Jika ada pejabat negara atau petinggi partai politik yang berupaya mengintervensi proses penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah, maka publik patut curiga. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu berkepentingan terhadap perkara yang sedang diusut aparat penegak hukum?" ujar Muslim Muis.

Menurutnya, dalam negara hukum, setiap proses penyelidikan maupun penyidikan harus berjalan secara independen tanpa tekanan dan campur tangan kekuatan politik.

Ia menilai upaya intervensi justru berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

PH.Nur Erdian: Fakta Persidangan Uang Rp175 Juta Anggaran Maintenance Cost, Negara Justru Diuntungkan Lebih Rp1 Miliar

Baznas Bedah Rumah Warga dari Zakat ASN, Bupati Letakkan Batu Pertama

Bupati Pakpak Bharat bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Sumut Tandatangani Komitmen Bersama

PH Sebut Averias Tak Tahu Proyek Rehab Puskesmas, Soroti Penyidikan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli

UNIMED Gelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan SNPMB 2026 di Hotel Berbintang

UINSU Medan - Polda Sumut dan PT Indako Trading Coy Gelar Edukasi Keselamatan Berkendara