Hardi Mulyono: Topan 'Anak Main', KPK Harus Periksa Kekayaan Bobby

POSMETRO MEDAN,Medan – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, Dr. KRT. H. Hardi Mulyono K. Surbakti, SE., M.AP, menyoroti perjalanan karier Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, yang ditangkap KPK, kemarin malam.

Hardi Mulyono menilai karier Topan tidak lepas dari kepercayaan penuh Wali Kota Medan sekaligus Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution.

Dalam keterangannya, Hardi menyebut bahwa sejak Topan diangkat sebagai Camat, Pj Sekda Kota Medan hingga menjabat sebagai Kadis PU Provinsi Sumatera Utara, kepercayaan Bobby Nasution menjadi faktor kunci dalam peningkatan karier tersebut.

Baca Juga:

• Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan
• Mengenal Lebih Dekat Sosok Caroline Cicilia Nababan, Siswi Kelas 1 SD yang Ukir Prestasi Gemilang

"Melihat sejarah perjalanan karier Topan Ginting, sangat mustahil jika dikatakan bahwa peningkatan kariernya bukan karena kepercayaan penuh dari Bobby Nasution. Karena Bobby percaya dengan 'cara main' Topan, maka setelah terpilih sebagai Gubernur Sumut, ia merasa perlu menarik Topan dari Medan ke provinsi," ujar Hardi, Sabtu (29/6/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam sistem kerja yang sarat loyalitas tersebut, Topan Ginting diyakini tidak bekerja semata-mata untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, sebagai orang kepercayaan, Topan kemungkinan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap atasannya.

Baca Juga:

• KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh
• Oknum Polri yang Berdinas di KPK Ikut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang

"Sebagai 'anak main' tentu ada kewajiban-kewajiban kepada atasannya. Di sinilah perlunya keberanian KPK mengusutnya hingga tuntas kemana saja mengalir uang korupsi itu," kata Hardi.

"Di sinilah pentingnya keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut hingga tuntas aliran dana korupsi. Masyarakat Sumut saat ini sangat menantikan langkah tegas KPK dalam membongkar siapa saja yang terlibat di balik kasus ini," lanjutnya.

Hardi juga mendesak agar KPK memeriksa sumber kekayaan Bobby Nasution secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk takut, sebab publik yakin Presiden Prabowo Subianto tidak akan melindungi siapapun yang terlibat, termasuk jika itu adalah menantu Presiden Joko Widodo.

"KPK tak perlu ragu untuk memeriksa kekayaan Bobby. Rakyat percaya bahwa Presiden Prabowo tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah, sekalipun Bobby masih menjadi bagian dari keluarga Presiden Jokowi," tegasnya.(Red/Kif)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan

Mengenal Lebih Dekat Sosok Caroline Cicilia Nababan, Siswi Kelas 1 SD yang Ukir Prestasi Gemilang

KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

Oknum Polri yang Berdinas di KPK Ikut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang

Mengenal Lebih dekat Sosok Saut Situmorang

Duh, Staf KPK Tersangka Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang, Rupanya Anggota Polri yang Diperbantukan