POSMETRO MEDAN, Medan— Dugaan adanya kerjasama dengan sejumlah akun media sosial sebagai buzzer untuk mempromosikan kegiatan Gubernur Bobby Nasution, terkesan dilindungi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansyah Harahap.
"Sampai saat ini Pemprovsu tidak ada kerjasama dengan akun medsos pribadi," kata Erwin menjawab konfirmasi wartawan, Rabu.
Publikasi Pemprov Sumut, kata dia, selama ini dikelola melalui Dinas Kominfo dengan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Sub-kegiatan yang dilakukan berupa konferensi pers harian, ekspos program dan progres OPD, serta kegiatan podcast.
"Ini yang dicover oleh rekan-rekan media cetak, online, dan elektronik, bukan akun pribadi," ujarnya.
Dugaan puluhan akun sosmed (Instagram, TikTok, dan Facebook) yang digandeng sebagai buzzer Gubsu Bobby tersebut, kabarnya diskemakan lewat penyedia atau vendor. Penyedia ini dari kelompok orang kepercayaan Bobby Nasution di divisi media. Hal yang sama mereka skemakan untuk mengakomodasi lebih dari 70 media online yang belum terdaftar di Dewan Pers dan bahkan masuk dalam surat keputusan (SK) Diskominfo Sumut untuk mendapat 'kue' yang resmi.
Disinggung informasi dimaksud, Erwin Harahap pakai jurus diam seribu bahasa. Yang tadinya bersuara lantang dan cepat merespon konfirmasi, cuma membaca pesan masuk pada WhatsApp-nya saja.
Informasi yang dihimpun sebelumnya menyebutkan, para pemilik akun tersebut menerima bayaran variatif antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. Namun hingga kini, model kerjasama dan regulasi yang menjadi dasar pembayaran itu belum jelas.
Selama ini, kerjasama publikasi pemerintah daerah hanya memiliki pijakan hukum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/2017 tentang Standar Perusahaan Pers. Aturan tersebut menegaskan, hanya perusahaan pers berbadan hukum Indonesia yang tercatat di Dewan Pers yang dapat menjalin kerjasama resmi. Akun pribadi media sosial sama sekali tidak termasuk kategori itu.
"Kalau kerjasama dilakukan dengan akun medsos personal, jelas tidak ada dasar hukumnya. Anggaran publikasi pemerintah hanya bisa dialokasikan ke perusahaan pers resmi. Kalau dipaksakan, ini masuk penyalahgunaan wewenang dan bisa berujung pidana," ujar seorang wartawan senior di Medan.
Ia menambahkan, pembayaran uang negara kepada akun medsos pribadi rawan menyeret Pemprov ke ranah hukum.
POSMETROMEDAN, Medan Ketua Yayasan Haji Anif, Musa Rajekshah, meresmikan pemakaian empat masjid yang dibangun Yayasan Haji Anif di Kepulau
Sumut 5 jam lalu
POSMETROMEDAN, Medan Wali Kota Medan, Rico Waas, mengimbau seluruh warga Kota Medan untuk tetap menjaga keharmonisan di tengah adanya pote
Medan 11 jam lalu
POSMETROMEDAN, Medan Perayaan Imlek 2577, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Istri Ny Airin Rico Waas mengunjungi rumah to
Medan 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, secara resmi mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis,
Sumut 12 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Simalungun Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, beserta seluruh staf dan Bhayangkari mengucapkan selamat ulang t
Sumut 14 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Tim Karate Satuan Brimob Polda Sumut yang tergabung bersama Tim Inkanas Sumut berhasil menunjukkan performa membangga
Sport 14 jam lalu
POSMETRO MEDAN Peristiwa tragis terjadi di arena pasar malam yang berada di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Seorang remaja perempuan
Peristiwa 16 jam lalu
POSMETRO MEDAN Dalam rangka memastikan situasi tetap aman dan kondusif saat perayaan Tahun Baru Imlek, jajaran Polsek Medan Timur melakuk
Medan 17 jam lalu
POSMETROMEDAN, Lubukpakam Tim terpadu Pemerintah (Pemkab) Deli Serdang melaksanakan penyegelan terhadap (17) unit Ruko barang milik daerah
Sumut 17 jam lalu
POSMETRO MEDAN Kapolsek Sunggal, Kompol Mhd Yunus Tarigan, S.H., M.H., melakukan pengecekan langsung terhadap personel pengamanan ibadah
Medan 17 jam lalu
