Dalam laporan itu, tercatat 11.566 anak di berbagai daerah di Indonesia mengalami keracunan sejak awal pelaksanaan program MBG. Sebuah angka yang, kata Sutarto, "tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden biasa."
"Kita butuh supervisi total. Dari tata kelola anggaran, alokasi porsi, hingga ke rantai distribusi makanan. Semua harus transparan dan diawasi lintas lembaga. Jangan hanya seremonial, tapi substansi," tegasnya.
Baca Juga:
Dalam nada yang mengingatkan, Sutarto mengajak semua pihak bersatu menjaga program ini tetap pada relnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga lembaga masyarakat.
Baca Juga:
"Saya yakin, kalau sinergi dan kolaborasi diperkuat, kita bisa mencegah tragedi seperti di Nias Utara terulang. Ini bukan hanya soal makan gratis ini soal keselamatan dan masa depan anak bangsa," pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya digagas untuk menekan angka stunting dan gizi buruk, serta menggairahkan ekonomi rakyat lewat peran UMKM lokal penyedia bahan makanan.
Namun kini, masyarakat menuntut agar pemerintah tak sekadar menggembor visi besar, melainkan memastikan bahwa setiap sendok nasi yang disuapkan ke mulut anak negeri benar-benar aman dari racun kelalaian.
Pertanyaan pun menggantung Siapa yang harus bertanggung jawab ketika "makanan bergizi gratis" berubah menjadi "makanan berisiko tinggi.(erni)
Tags
beritaTerkait
komentar