Saat Rakyat Kebanjiran, Wakil Rakyat Berdebat: Usulan Potong Gaji Pejabat Menggema di DPRD Sumut

DPRD Sumut: Dukung, Tapi Jangan Jadi Pencitraan

Respons beragam datang dari anggota DPRD Sumut.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar
• Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

Ketua Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Roni Reynaldo Situmorang, mengingatkan agar isu kemanusiaan tidak dijadikan panggung pencitraan politik.

"Langkah nyata lebih penting daripada omongan. Saya mendukung pengalihan dana, tapi semua ada aturannya. Ini bukan peraturan gubernur, melainkan menyangkut peraturan dewan dan undang-undang," ujarnya.

Baca Juga:

• FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan
• Ranperda Pertanian Organik Mulai Dibahas, DPRD Sumut Soroti Kondisi Nyata Petani

Roni Renaldo juga mengatakan soal pemotongan kita mendukung, tapi itu kan ada peraturannya, ada undang-undangnya.

"Ini bukan peraturan Gubernur, bukan peraturan dewan, peraturan ini masuk dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. PP utama, mengatur hak keuangan dan protokoler DPRD saat ini adalah PP Nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang mencabut dan menggantikan PP Nomor 24 tahun 2024 beserta perubahannya, mengatur detail menghasilkan, tunjangan, kesejahteraan, perumahan, transportasi, dan uang jasa pengabdian untuk memastikan kesejahteraan dan kinerja mereka optimal,"ungkapnya melalui telepon.

PP 18 Tahun 2017 mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, mencakup penghasilan pokok, tunjangan kesejahteraan (kesehatan, kecelakaan, kematian, pakaian dinas), dan uang jasa pengabdian, serta fasilitas seperti rumah dinas dan kendaraan dinas, dengan besarannya disesuaikan kemampuan daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Peraturan ini juga mencakup tunjangan perumahan dan transportasi jika fasilitas fisik belum tersedia, serta diubah sebagian oleh PP No. 1 Tahun 2023 terkait administrasi kendaraan dinas dan rumah,"tambahnya.

Roni juga menegaskan bahwa bantuan mendesak saat ini adalah kebutuhan dasar korban bencana. "Makanan-minuman air bersih, obat-obatan, baju, tempat tinggal dan lainya. Itu yang dibutuhkan sekarang, bukan nanti," katanya.

"Senin kemarin saya ke Aceh Tamiang, kalau mau bergerak, ya bergerak saja, semua orang punya caranya masing-masing untuk bergerak, ini nilai kemanusiaan yang abadi dalam bangsa ini,"ujar Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Hendra Cipta.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKB Komisi B, Munir Ritonga, menyatakan dukungan secara pribadi.

"Saya siap mendukung jika itu menjadi solusi agar masyarakat terdampak bencana bisa terbantu," ujarnya.

Berbeda sikap ditunjukkan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Hendra Cipta, yang memilih tidak memberikan komentar.

Masih Menunggu Sikap Pimpinan Lain

Dua Wakil Ketua DPRD Sumut lainnya, Salman Alfarisi dan Ihwan Ritonga, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi pesan pun WA hanya baca.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, menyampaikan bahwa dirinya belum memantau usulan tersebut dan masih fokus pada pembahasan peraturan daerah. Ia menjelaskan bahwa anggaran DPRD sebagian besar melekat pada kegiatan seperti reses dan sosialisasi perda.

Perdebatan ini menyingkap satu soal mendasar, ketika bencana belum sepenuhnya pulih, publik menuntut empati dan keberpihakan nyata dari para pejabat. Namun di saat bersamaan, regulasi dan mekanisme anggaran menjadi pagar yang tak mudah dilompati.

Di tengah derasnya arus bencana dan belum meratanya bantuan, usulan pemotongan gaji pejabat kini menjadi cermin: sejauh mana negara melalui wakil rakyatnya bersedia mengorbankan kenyamanan demi kemanusiaan.(Erni)

DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan

Ranperda Pertanian Organik Mulai Dibahas, DPRD Sumut Soroti Kondisi Nyata Petani

HUT ke-78 Sumut, Gubernur Tekankan Kolaborasi: DPRD Soroti Tantangan Bencana dan Pemerataan

Di HUT Ke 78 Sumut, Rico Waas:Soliditas Antardaerah Jadi Kekuatan Utama