POSMETRO MEDAN, Medan - Usulan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat negara untuk membantu percepatan penanganan korban banjir, longsor, dan gempa bumi di Pulau Sumatera memantik perdebatan serius di DPRD Sumatera Utara. Di satu sisi, suara empati dan solidaritas menguat. Di sisi lain, kehati-hatian regulasi dan kekhawatiran pencitraan menjadi rem penentu.
Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony sebelumnya menggulirkan gagasan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyusul belum maksimalnya penanganan bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Usulan itu mencuat di tengah lambannya penetapan bencana Sumatera sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat.
Baca Juga:
"Jika penanganan pascabencana hanya mengandalkan anggaran daerah, penderitaan para pengungsi dikhawatirkan tidak akan segera berakhir," kata Ricky Anthony kepada wartawan, Selasa, (16/12/2025).
IKA PMII Dorong Dimulai dari Pimpinan DPRD
Baca Juga:
Usulan tersebut mendapat dukungan dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sumatera Utara. Ketua IKA PMII Sumut, Safrizal Almalik, menilai langkah pemotongan anggaran harus dimulai dari pimpinan DPRD Sumut sebagai bentuk keteladanan moral dan politik.
"Usulan ini sangat baik, namun sebaiknya dimulai dari pimpinan DPRD Sumut ketua dan empat wakil ketua agar menjadi bukti keseriusan," ujar Safrizal dalam keterangan persnya.
Safrizal menyoroti besarnya sejumlah pos anggaran yang melekat pada pimpinan DPRD, seperti uang makan minum, transportasi, dan penginapan. Ia memperkirakan anggaran makan minum pimpinan DPRD dapat mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
"Jika anggaran makan minum atau jamuan dialihkan selama lima bulan saja, dampaknya akan sangat terasa bagi korban bencana," katanya.
Menurut Safrizal, bantuan jangan berhenti pada pemotongan simbolik.
"Bukan sekadar potong seratus atau lima ratus ribu rupiah. Korban bencana butuh bantuan nyata," tegasnya.
DPRD Sumut: Dukung, Tapi Jangan Jadi Pencitraan
Respons beragam datang dari anggota DPRD Sumut.
Ketua Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Roni Reynaldo Situmorang, mengingatkan agar isu kemanusiaan tidak dijadikan panggung pencitraan politik."Langkah nyata lebih penting daripada omongan. Saya mendukung pengalihan dana, tapi semua ada aturannya. Ini bukan peraturan gubernur, melainkan menyangkut peraturan dewan dan undang-undang," ujarnya.
Roni Renaldo juga mengatakan soal pemotongan kita mendukung, tapi itu kan ada peraturannya, ada undang-undangnya.
"Ini bukan peraturan Gubernur, bukan peraturan dewan, peraturan ini masuk dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. PP utama, mengatur hak keuangan dan protokoler DPRD saat ini adalah PP Nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang mencabut dan menggantikan PP Nomor 24 tahun 2024 beserta perubahannya, mengatur detail menghasilkan, tunjangan, kesejahteraan, perumahan, transportasi, dan uang jasa pengabdian untuk memastikan kesejahteraan dan kinerja mereka optimal,"ungkapnya melalui telepon.
PP 18 Tahun 2017 mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, mencakup penghasilan pokok, tunjangan kesejahteraan (kesehatan, kecelakaan, kematian, pakaian dinas), dan uang jasa pengabdian, serta fasilitas seperti rumah dinas dan kendaraan dinas, dengan besarannya disesuaikan kemampuan daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda).
"Peraturan ini juga mencakup tunjangan perumahan dan transportasi jika fasilitas fisik belum tersedia, serta diubah sebagian oleh PP No. 1 Tahun 2023 terkait administrasi kendaraan dinas dan rumah,"tambahnya.
Roni juga menegaskan bahwa bantuan mendesak saat ini adalah kebutuhan dasar korban bencana. "Makanan-minuman air bersih, obat-obatan, baju, tempat tinggal dan lainya. Itu yang dibutuhkan sekarang, bukan nanti," katanya.
"Senin kemarin saya ke Aceh Tamiang, kalau mau bergerak, ya bergerak saja, semua orang punya caranya masing-masing untuk bergerak, ini nilai kemanusiaan yang abadi dalam bangsa ini,"ujar Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Hendra Cipta.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKB Komisi B, Munir Ritonga, menyatakan dukungan secara pribadi.
"Saya siap mendukung jika itu menjadi solusi agar masyarakat terdampak bencana bisa terbantu," ujarnya.
Berbeda sikap ditunjukkan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Hendra Cipta, yang memilih tidak memberikan komentar.
Masih Menunggu Sikap Pimpinan Lain
Dua Wakil Ketua DPRD Sumut lainnya, Salman Alfarisi dan Ihwan Ritonga, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi pesan pun WA hanya baca.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, menyampaikan bahwa dirinya belum memantau usulan tersebut dan masih fokus pada pembahasan peraturan daerah. Ia menjelaskan bahwa anggaran DPRD sebagian besar melekat pada kegiatan seperti reses dan sosialisasi perda.
Perdebatan ini menyingkap satu soal mendasar, ketika bencana belum sepenuhnya pulih, publik menuntut empati dan keberpihakan nyata dari para pejabat. Namun di saat bersamaan, regulasi dan mekanisme anggaran menjadi pagar yang tak mudah dilompati.
Di tengah derasnya arus bencana dan belum meratanya bantuan, usulan pemotongan gaji pejabat kini menjadi cermin: sejauh mana negara melalui wakil rakyatnya bersedia mengorbankan kenyamanan demi kemanusiaan.(Erni)
Dalam doa Lintas Agama yang mewarnai peringatan HUT Bhayangkara ke80, Wabup Apresiasi Pelayanan Humanis Kapolres Samosir.
Sumut 10 menit lalu
Logo resmi HUT ke81 RI sudah diluncurkan, karya Fajar Novario akhirnya terpilih lewat voting publik.
Inter-Nasional 24 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Tahun Kuda Api 2026 dipercaya membawa energi yang dinamis, penuh perubahan, sekaligus menuntut kemampuan beradaptasi
Lifestyle 33 menit lalu
Mengenal dari dekat sosok AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H, siapa suaminya?
Profil 38 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Seorang anak inisial AL yang didakwa membunuh ibu kandung bernama FS di Kecamatan Medan Sunggal divonis 5 bulan pera
Medan 60 menit lalu
Wesly Silalahi, Walikota Pematangsiantar menyetujui Ranperda Inisiatif DPR tentang Insentif Tenaga Pendidikan Non Formal Bidang Keagamaan.
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Pembimbing Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Elirosa Tarigan, SE., M.Sos., menghadir
Medan satu jam lalu
Patroli Presisi yang digelar Polres Dairi menghadirkan rasa aman lewat dialogis bersama warga setempat.
Sumut 2 jam lalu
Satresnarkoba Polres Batu Bara Ungkap Lima Kasus Narkotika dalam Dua Hari, Enam Pelaku Ditangkap.
Sumut 3 jam lalu
Nilai Tukar Rupiah melemah menjadi Rp17.883 per Dolar AS pada Selasa, 30 Juni 2026 sesi pagi.
Bisnis 3 jam lalu
