POSMETRO MEDAN, Medan – Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, sampaikan pernyataan keras kepada Presiden dan Menteri Kehutanan terkait rencana pemerintah melakukan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL). HBB secara tegas menolak langkah audit tersebut dan mendesak pemerintah untuk langsung mencabut izin operasional perusahaan.
Menurut Lamsiang, proses audit hanya akan menjadi "akal-akalan" pemerintah untuk mengulur waktu dan menyelamatkan perusahaan dari penutupan
Baca Juga:
Lamsiang menyoroti adanya ketimpangan perlakuan antara PT TPL dengan perusahaan-perusahaan lain yang bermasalah. Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Kehutanan bisa langsung mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 21 juta hektar tanpa melalui proses audit yang berbelit, namun tidak melakukan hal yang sama terhadap PT TPL.
"Kenapa yang lain dicabut? Kok si TPL ini seperti diistimewakan? Yang lain kan langsung dicabut, kok TPL diaudit? Hanya TPL yang diaudit," ujar Lamsiang, Rabu (17/12/2025).
Ia juga menyinggung dugaan adanya relasi kedekatan antara pemilik perusahaan dengan lingkaran kekuasaan sebagai alasan di balik perlakuan khusus tersebut.
"Apakah juga karena kedekatan saudaranya Pak Prabowo dengan pemilik TPL ini, sehingga ini diistimewakan?" lanjutnya.
HBB menilai data mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasional perusahaan sudah lebih dari cukup, sehingga audit teknis tidak lagi diperlukan. Lamsiang memaparkan rentetan bencana yang diduga kuat berkaitan dengan kerusakan ekosistem di wilayah operasional tersebut.
Bencana Alam: Banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan masif. Korban Jiwa: Ribuan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya hilang. Kerugian Materiil: Ribuan rumah hanyut tertutup lumpur, serta hancurnya sawah, ladang, jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan.
"Menurut kami tidak ada lagi yang perlu diaudit. Banjir bandang dan kerusakan... kurang apa lagi?" tegas Lamsiang.
Pernyataan HBB ini sejalan dengan temuan lembaga swadaya masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang sejak lama menempatkan PT TPL sebagai salah satu entitas penyebab utama kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
Lamsiang menutup pernyataannya dengan seruan tunggal kepada pemerintah agar menghentikan segala rencana audit dan segera mengambil tindakan tegas.
"Kami menyatakan segera tutup TPL. Tak ada lagi audit-audit. Perusahaan lain langsung dicabut. Sekali lagi kami minta tutup TPL," pungkasnya.( dam)
Menjalin silahturahmi, Bhabinkamtibmas Polsek Siantar Timur &039DDS&039 di Gudang Expedisi.
Sumut 10 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Taput Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menghadiri kegiatan Penyusunan dan Pemapara
Sumut 5 jam lalu
Posmetro Medan,Medan Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan terus mengintens
Medan 6 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Pemko Medan menargetkan 60.000 hingga 70.000 pekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 sebagai bagian dari p
Medan 6 jam lalu
Posmetro Medan , Karo Logo Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2026 yang dirancang oleh Event Organizer (EO) CV. J & M menuai kritik se
Sumut 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN Labuhanbatu Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Pemuda Pantai Peduli Labuhanbatu (LPPPLU) menggelar aksi damai d
Sumut 7 jam lalu
JR Saragih tercatat sebagai Bupati di Kabupaten Simalungun selama 2 periode Namun banyak warga mengaku kecewa terhadap kinerjanya.
Profil 7 jam lalu
Wali Kota Tanjungbalai melantik pejabat yang fokus pada inovasi, kolaborasi, disiplin dan jadi duta daerah mewujudkan Tanjungbalai EMAS.
Sumut 7 jam lalu
Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon menetapkan setiap 13 Juli diperingati sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Inter-Nasional 8 jam lalu
Dugaan praktik pungli alias pungutan liar dalam hal pengangkatan Kepsek (kepala sekolah) di Kabupaten Labuhanbatu disorot publik.
Sumut 8 jam lalu
