Waduh!!! Kadiskanla Langkat Minta Setor Fee Proyek ke Kontraktor Berakhir di Polisikan
POSMETRO MEDAN, Langkat Dugaan praktik permintaan setoran uang yang dikaitkan dengan pemberian paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah
Peristiwa 4 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan– Pernyataan BPJS Kesehatan yang menegaskan tidak adanya pembatasan layanan poliklinik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menuai sorotan.
Klaim tersebut mencuat di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya akses layanan di sejumlah rumah sakit rujukan, termasuk RS Martha Friska Multatuli, Medan.
Secara normatif, kebijakan JKN memang menjamin peserta memperoleh layanan kesehatan tanpa pembatasan. Namun dalam praktiknya, peserta kerap menghadapi kendala saat pendaftaran dan antrean poli, khususnya melalui sistem digital.
Baca Juga:
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembatasan layanan secara faktual, meski tidak pernah dinyatakan secara resmi.
Pengamat Sosial dan Pelayanan Publik, Mardiansyah Manurung S.Sos., M.Si, menilai persoalan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Menurutnya, rumah sakit rujukan bekerja dalam keterbatasan kapasitas riil, mulai dari jumlah dokter spesialis, jam praktik, ruang pelayanan, hingga dukungan sistem informasi.
Baca Juga:
"Ketika volume rujukan JKN tidak sebanding dengan kapasitas layanan rumah sakit, maka pembatasan secara de facto sulit dihindari. Masalahnya, kondisi ini tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada peserta," kata Mardiansyah, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, pengelolaan keterbatasan layanan melalui mekanisme administratif dan pendaftaran digital tanpa transparansi justru menempatkan peserta JKN pada posisi dirugikan. Akibatnya, klaim "tidak ada pembatasan" dinilai tidak sejalan dengan pengalaman nyata peserta di lapangan.
Mardiansyah juga menyoroti peran BPJS Kesehatan yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi sebagai pembeli strategis layanan kesehatan. Dalam sistem jaminan sosial, BPJS tidak hanya bertugas membayar klaim, tetapi juga mengendalikan mutu dan volume layanan serta menyesuaikan kontrak dengan kapasitas riil rumah sakit rujukan.
"Jika beban rujukan terus meningkat tanpa penataan kontrak, redistribusi pasien, atau penguatan kapasitas layanan, maka pembatasan de facto menjadi konsekuensi kebijakan yang tidak diantisipasi," ujarnya.(RED)
POSMETRO MEDAN, Langkat Dugaan praktik permintaan setoran uang yang dikaitkan dengan pemberian paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah
Peristiwa 4 menit lalu
Posmetro Medan, Karo Kebijakan penutupan kawasan pendakian Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, khususnya kawasan Gunung Sibayak, menj
Peristiwa 25 menit lalu
Posmetto Medan, Binjai Satreskrim Polres Binjai berhasil melakukan serangkaian penangkapan di sejumlah lokasi di Medan dengan mengamankan
Kriminal 46 menit lalu
POSMETRO MEDANUniversitas Sumatera Utara (USU) menyelenggarakan Innovation Day USU 2026 di Gelanggang Mahasiswa USU, Selasa (17/11/2026). K
Peristiwa 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN Polda Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah tah
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDANSetelah tertahan selama 7 bulan sejak April 2026 akhirnya Gomgom Parlindungan Simbolon dan 10 mahasiswa Pascasarjana (S2) Uni
Berita 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara akhirnya memberhentikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (M
Sumut 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Wakil Ketua Pengurus Cabang Persatuan Umat Buddha Indonesia (PC Permabudhi) Kota Medan, Rudy Wu, S.Pd., S.H., M.H.,
Medan 11 jam lalu
POSMETRO MEDANMEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabu
Sumut 16 jam lalu
POSMETRO MEDANDirektorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara menangkap seorang perempuan berinisial LMN alias Lenni Marlina
Sumut 18 jam lalu