POSMETRO MEDAN,Medan– Pernyataan BPJS Kesehatan yang menegaskan tidak adanya pembatasan layanan poliklinik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menuai sorotan.
Klaim tersebut mencuat di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya akses layanan di sejumlah rumah sakit rujukan, termasuk RS Martha Friska Multatuli, Medan.
Secara normatif, kebijakan JKN memang menjamin peserta memperoleh layanan kesehatan tanpa pembatasan. Namun dalam praktiknya, peserta kerap menghadapi kendala saat pendaftaran dan antrean poli, khususnya melalui sistem digital.
Baca Juga:
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembatasan layanan secara faktual, meski tidak pernah dinyatakan secara resmi.
Pengamat Sosial dan Pelayanan Publik, Mardiansyah Manurung S.Sos., M.Si, menilai persoalan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Menurutnya, rumah sakit rujukan bekerja dalam keterbatasan kapasitas riil, mulai dari jumlah dokter spesialis, jam praktik, ruang pelayanan, hingga dukungan sistem informasi.
Baca Juga:
"Ketika volume rujukan JKN tidak sebanding dengan kapasitas layanan rumah sakit, maka pembatasan secara de facto sulit dihindari. Masalahnya, kondisi ini tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada peserta," kata Mardiansyah, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, pengelolaan keterbatasan layanan melalui mekanisme administratif dan pendaftaran digital tanpa transparansi justru menempatkan peserta JKN pada posisi dirugikan. Akibatnya, klaim "tidak ada pembatasan" dinilai tidak sejalan dengan pengalaman nyata peserta di lapangan.
Mardiansyah juga menyoroti peran BPJS Kesehatan yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi sebagai pembeli strategis layanan kesehatan. Dalam sistem jaminan sosial, BPJS tidak hanya bertugas membayar klaim, tetapi juga mengendalikan mutu dan volume layanan serta menyesuaikan kontrak dengan kapasitas riil rumah sakit rujukan.
"Jika beban rujukan terus meningkat tanpa penataan kontrak, redistribusi pasien, atau penguatan kapasitas layanan, maka pembatasan de facto menjadi konsekuensi kebijakan yang tidak diantisipasi," ujarnya.(RED)
POSMETRO MEDANRibut tender kerja peningkatan mutu infrastruktur Kabupaten Nias Utara yang dimenangkan perusahaan penawar harga tertinggi, h
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polrestabes Medan menggelar Lomba Cipta Lagu Musisi Jalanan di Aula
Medan 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Tapsel Rumah Zakat imeresmikan masjid yang telah dibangun di Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapan
Sumut 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Achiruddin Hasibuan membantah melakukan pemukulan terhadap warga bernama Fauzi di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia
Peristiwa 11 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Kesempatan kerja bagi masyarakat terus menjadi perhatian Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Melalui berbagai
Medan 11 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, mendampingi Wali
Medan 12 jam lalu
Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M. adalah seorang tokoh masyarakat, pengusaha, dan politisi senior asal Sumatera Utara .
Profil 14 jam lalu
Polres Labuhanbatu mengamankan seoramg pria terduga pemgedar sabu.
Kriminal 15 jam lalu
Pencuri peralatan kerja di Homestay Gastro berakhir damai, korban sepakat cabut tuntutan.
Sumut 15 jam lalu
Wali Kota Wesly Silalahi mendorong Business Matching SPPG dan pelaku usaha jadi wadah koordinasi.
Sumut 16 jam lalu
