Logo Kemenkeu–BI Dicatut Penipu Investasi Bodong, Kuasa Hukum Korban Desak Aktor Intelektual Dibongkar

POSMETRO MEDAN,Medan — Kasus investasi bodong bermodus pencairan dana fantastis yang mencatut logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia terus bergulir. Puluhan korban disebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Kuasa hukum korban, Rahul Sing SH MH, menegaskan praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.

"Ini sangat tidak pantas dan tidak bisa ditoleransi. Modusnya terstruktur, menggunakan dokumen dan simbol negara untuk meyakinkan masyarakat. Korban bukan satu orang, tetapi puluhan, dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah," tegasnya.

Baca Juga:

• Perkuat Digitalisasi Daerah,Pemko Medan Ikuti Inisiasi KATALIS P2DD 2026
• Chat Terungkap, Inara Rusli Cerai dengan Insanul Fahmi

Rahul juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum. Ia memuji respons sigap Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvin Simanjuntak, serta jajaran Polsek Medan Timur yang dipimpin kompol Agus Butar-Butar dalam menindaklanjuti laporan korban.

"Kami mengapresiasi kerja cepat Kapolrestabes Medan dan Polsek Medan Timur yang langsung merespons pengaduan kami. Mengingat jumlah tersangka bukan satu orang, melainkan banyak, penanganan cepat ini sangat penting," ujarnya.

Baca Juga:

• Wabup Sergai; Waspadai Pinjol, Investasi Bodong, dan Judi Online
• Bupati Langkat dan Bank Indonesia Perkuat Ekonomi Hijau di Desa Wisata

Jangan Berhenti di Pelaku Lapangan

Rahul Sing SH MH menekankan proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pelaku yang telah diamankan. Ia mendesak penyidik membongkar kemungkinan adanya aktor intelektual atau jaringan yang lebih besar di balik skema ini.

"Ini harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Dan jangan berhenti di mereka saja. Jika ada pihak lain yang terlibat atau menjadi otak dari skema ini, harus diungkap sampai tuntas," tegasnya.

Saat ini, penyidik Polrestabes Medan masih melakukan pendalaman terhadap aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pencatutan simbol negara untuk menipu masyarakat merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi resmi.(REZ)

Perkuat Digitalisasi Daerah,Pemko Medan Ikuti Inisiasi KATALIS P2DD 2026

Chat Terungkap, Inara Rusli Cerai dengan Insanul Fahmi

Wabup Sergai; Waspadai Pinjol, Investasi Bodong, dan Judi Online

Bupati Langkat dan Bank Indonesia Perkuat Ekonomi Hijau di Desa Wisata

Samsul Tarigan Jalani Eksekusi dengan Kooperatif, Kuasa Hukum Siapkan “Senjata Rahasia” di PK

Jawa Pos Nilai Klaim Nany Widjaja soal PT DNP Tidak Berdasar dan Menyesatkan