"Berapa banyak masyarakat yang benar-benar memahami perda setelah Sosper, Berapa aspirasi reses yang ditindaklanjuti?
Tanpa ukuran ini, sulit menilai apakah anggaran ratusan miliar itu efektif atau tidak," ujarnya.
Baca Juga:
Upaya konfirmasi kepada Ketua DPR dan Sekretariat DPRD Sumut pun belum membuahkan hasil.
Sekretaris DPRD Sumut yang baru, Muhammad Ali Sipahutar yang baru sepekan menggantikan Zulkifli tidak memberikan keterangan saat hendak ditemui.
Baca Juga:
Tim mencoba menunggu di ruangannya selama sekitar dua jam, namun pintu tetap tertutup dan tidak ada tanggapan.
Sikap ini justru menambah tanda tanya di tengah kebutuhan publik akan transparansi.
Padahal, menurut Elfanda, transparansi adalah fondasi utama menjaga kepercayaan publik.
"Sekretariat DPRD seharusnya membuka informasi secara utuh jadwal kegiatan, besaran anggaran, hingga laporan hasil. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai secara objektif," katanya.
Di ujung persoalan, isu ini bukan semata soal angka. Ini mengenai arah.
Apakah Rp152 miliar itu benar-benar menjadi investasi demokrasi atau justru berubah menjadi rutinitas mahal yang sulit diukur dampaknya.
Tags
beritaTerkait
komentar