Gelar Aksi di DPRD, FABEM Sumut Soroti Kebijakan RUPTL

Rinno juga menyinggung nasib gugatan Serikat Pekerja PLN yang kandas di PTUN pada Maret 2026 lalu. Ia merasa heran, meski ada 92,8 juta pelanggan listrik di Indonesia, PLN dilaporkan masih terlilit hutang besar.

"Ada yang tidak beres di internal PLN. Jangan bicara kedaulatan energi kalau di dalam sendiri masih berantakan," tambahnya.

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Labuhanbatu Gelar Aksi Sosial Lingkungan dan Pesta Rakyat
• Kejati Sumut Buka Kesempatan Warga untuk Laporkan Pungli di Program MBG

Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Rony Reynaldo Situmorang,S.H., M.I.P. selaku Ketua Komisi C dari Fraksi Nasdem di ruangan Banmus DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Massa Aksi Geram, SPPPLU Ancam Hadang Truk CPO PT HPP tak Bisa Tunjukkan Kelengkapan Dokumen Bongkar Muat
• Ada Spanduk Bertuliskan Minta PAW-kan Anggota DPRD Sumut Partai NasDem Diduga Terlibat Prostitusi

Dipertemuan ini Ketua DPW FABEM Sumut, Rinno Hadinata memaparkan point - point aspirasi kepada DPRD Sumut yang menjadi pokok persoalan dari unjuk rasa yang digelar.

"Masalah RUPTL ini sudah 70 persen dikuasai oleh pihak swasta sebagai jasa tenaga penyedia yang mengakibat harga tarif dasar listrik menjadi keputusan pihak swasta bukan lagi langsung dari PLN. RUPTL ini juga menimbulkan kerugian khususnya dari skema bayar, dimana pakai tidak pakai dibayar seperti kasus di Kabupaten Nias listrik padam total selama 2 minggu," ungkap Rinno.

Menurut Rinno hal sehubungan skema bayar ini sudah diperjuangkan oleh Serikat Pekerja PLN kurang lebih selama 6 tahun dan pada bulan Maret 2026 gugatan telah sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun ditolak.

"Yang saya singkapi adalah skema pembayaran itu seharusnya jangan pake tidak pake harus tetap bayar melainkan hanya yang pakai saja dibayar. Dengan skema tersebut 92,8 juta pengguna listrik di Indonesia dimana sebagian besar pengguna rumah tangga turut membayar, namun kenapa PLN masih berhutang?" jelasnya.

"Mencermati hal itu kami melihat ada yang tidak beres dan kami merasa terpanggil untuk mendiskusikan permasalahan ini. Janganlah sampai pemerintah Indonesia berbicara tentang kedaulatan energi ternyata masih ada permasalahan di internal PLN sendiri," lanjut Rinno.

"Point pentingnya adalah kami merekomendasikan RUPTL itu dibatalkan atau direvisi," tutup Rinno.

Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Labuhanbatu Gelar Aksi Sosial Lingkungan dan Pesta Rakyat

Kejati Sumut Buka Kesempatan Warga untuk Laporkan Pungli di Program MBG

Massa Aksi Geram, SPPPLU Ancam Hadang Truk CPO PT HPP tak Bisa Tunjukkan Kelengkapan Dokumen Bongkar Muat

Ada Spanduk Bertuliskan Minta PAW-kan Anggota DPRD Sumut Partai NasDem Diduga Terlibat Prostitusi

Harga Cabai Merah dan Daging Ayam di Sumut Mulai Menggila

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan Sabu, Dikirim Lewat Laut Gunakan Perahu Kayu