Massa Mahasiswa Nomensen Kecam Kehadiran Rektor di Gedung Dewan

• Stabilitas Ekonomi: Menuntut pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah, harga BBM, serta harga kebutuhan pokok demi melindungi daya beli rakyat.

• Pemberantasan Korupsi: Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

• Perlindungan Masyarakat Adat: Mendesak segera disahkannya RUU Masyarakat Adat guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

• Revitalisasi Pendidikan: Menuntut revitalisasi pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan penguatan fasilitas pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Di tengah berlangsungnya aksi, suasana sempat memanas menyusul kehadiran Rektor Universitas HKBP Nommensen di dalam Gedung DPRD Sumut secara tiba-tiba. Kehadiran pimpinan kampus tersebut justru memantik kekecewaan mendalam dari para mahasiswa.

Mujijat menjelaskan bahwa sebelum aksi digelar, pihak mahasiswa telah melayangkan surat izin resmi kepada birokrasi kampus agar diperbolehkan menggunakan bendera dan atribut universitas. Namun, permohonan tersebut ditolak.

"Yang pasti kami kecewa dan sangat kecewa. Jauh-jauh hari sebelum aksi ini, kami sudah menginformasikan kepada pihak kampus bahwa kami akan melakukan aksi di DPRD Sumut. Kami juga telah melayangkan surat izin supaya bisa menggunakan bendera atau atribut, tetapi tidak dikasih dengan alasan bahwa aspirasi kami katanya bukan aspirasi seluruh mahasiswa Nommensen," beber Mujijat.

Melihat sang rektor justru berada di dalam gedung dewan menemui pihak legislatif, Mujijat secara tegas menyatakan bahwa mahasiswa mosi tidak percaya kepada pimpinan kampus mereka.

"Kehadiran bapak Rektor dan dewan-dewan yang ada di dalam (Gedung DPRD), dengan jelas dan tegas kami menyatakan tidak percaya lagi dengan Rektor Universitas HKBP Nommensen sebagai akademisi di kampus kami," pungkasnya. ( Dam)