POSMETRO MEDAN, MEDAN - Perkara dugaan korupsi pekerjaan Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Puskesmas Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023, memasuki babak pemeriksaan, Kamis ( 17/9/2023) di pengadilan Tipikor PN Medan. Sidang menyoroti dugaan kekurangan volume pekerjaan dan peran konsultan pengawas.
Dalam perkara ini, terdakwa Averias Sarumaha, Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering selaku konsultan pengawas, didakwa bersama Evan Triman Gea, S.Kep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Suguman Gulo selaku Wakil Direktur XIV CV Berjhon selaku penyedia. Ketiganya diproses dalam berkas perkara terpisah.
Baca Juga:
Berdasarkan uraian perkara dalam hasil pekerjaan disebut mengalami kekurangan volume senilai Rp124.131.939. Selain itu, jasa konsultan pengawasan disebut tidak sesuai kontrak dengan nilai Rp90.085.000.
Total kerugian keuangan negara yang didakwakan mencapai Rp214.216.000, berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 00047/2.1349/AL/0287/1/X/2025 tertanggal 6 Oktober 2025 dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan.
Baca Juga:
Di persidangan, ahli konstruksi pengadaan turut menjelaskan dampak kekurangan volume terhadap kualitas dan masa pemanfaatan pekerjaan.
Ahli menerangkan, apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, kualitas maupun masa pemanfaatannya dapat berkurang. Pekerjaan yang secara konstruksi seharusnya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, menurut ahli, berpotensi memiliki masa pakai lebih pendek apabila volume dan spesifikasi yang dikerjakan tidak sesuai kontrak.
Namun, pihak penasihat hukum terdakwa mempertanyakan sejauh mana Averias mengetahui dan terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut.
Kuasa hukum Averias, Amati Dachi, SH, mengatakan kliennya hanya berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering dan menurut pengakuan terdakwa tidak mengetahui sama sekali Proyek tersebut
"Dia tidak tahu-menahu tentang proyek ini. Posisinya sebagai Direktur Utama, tetapi dokumen yang memegang justru saksi lain, Nico Dachi, selaku pemilik perusahaan," ujar Amati.
Menurut Amati Dachi, kliennya juga membantah mengetahui adanya penggunaan perusahaan untuk dua pekerjaan, yakni proyek tembok penahan rumah sakit dan rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara.
"Jangankan tanda tangan kontrak, untuk masuk ke pekerjaan itu saja dia tidak tahu. Personel di lapangan juga tidak dia ketahui," katanya.
Amati juga menyebut adanya pembayaran uang sebesar Rp120 juta yang menurut pengakuan terdakwa diberikan setelahSD ff yg yhhhhhh ga gggvbbbbbbbbikan PH, uang tersebut berkaitan dengan permintaan penyelesaian perkara. Amati menyebut ada pihak yang awalnya meminta Rp200 juta, tetapi terdakwa hanya menyanggupi Rp120 juta dan uang itu kemudian diberikan secara tunai serta dititipkan kepada seseorang yang disebut dalam keterangannya saksi Aprisman Mendeofa sebagai pemilik / yang mengerjakan proyek
Klaim tersebut merupakan bagian dari keterangan dan pembelaan pihak terdakwa dan masih harus diuji melalui pembuktian di persidangan.
Amati juga menyoroti dugaan adanya persoalan tanda tangan dalam dokumen proyek. Ia menyebut pihak Direksi Teknis Dinas Kesehatan juga mengaku dalam persidangan bahwa tanda tangan yang tertera atas namanya Krisman Zai bukan tanda tangannya.
"Kalau kerugian negara dari sisi pengawasan, nilainya sekitar Rp90 juta. Sementara untuk rehabilitasi disebut ada kerugian lain. Ini yang akan kami proyeksikan dalam pembelaan," ujar Amati.
Ia menambahkan, pihaknya akan menguji lebih jauh bukti-bukti komunikasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Bukti-bukti percakapan di handphone sudah dihapus. Nanti akan kita forensik katanya.
Dalam dakwaan, perbuatan para terdakwa disebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak serta manipulasi dokumen laporan pekerjaan sehingga menimbulkan kekurangan volume.
Sidang masih berlangsung dan pembuktian mengenai peran masing-masing pihak, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara akan ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.(erni)
Posmetro Medan , BINJAI Pemerintah Kota (Pemko) Binjai merespons polemik kegiatan perayaan Halloween yang digelar Satuan.co, salah satu ka
Sumut satu menit lalu
Posmetro Medan , BINJAI Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara
Sumut 26 menit lalu
POSMETRO MEDANMedan, Kreativitas dalam mengolah pangan lokal menjadi hidangan sehat dan bernilai ekonomi mewarnai Lomba Cipta Menu Beraga
Medan 47 menit lalu
POSMETRO MEDAN Komitmen memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat kembali mengantarkan Kantor Imig
Sumut 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Dukungan terhadap Farianda Sinik untuk kembali memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara terus mengalir.
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur demi menunjang kelanca
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDANDewan Peduli Negeri menggelar aksi damai di Medan, Sumatra Utara, Rabu (4/11/2026). Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (
Medan 9 jam lalu
POSMETRO MEDANPenetapan tiga perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh adal
Editorial 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Sunggal Akses transportasi masyarakat di kawasan Kecamatan Sunggal dan Hamparan Perak semakin diperkuat melalui pembangun
Sumut 15 jam lalu
