Saat Bos OJK Sebut WNI di Kamboja Bukan Korban TPPO tapi Scammer

POSMETRO MEDAN,Jakarta -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar berpandangan WNI di Kamboja dan Filipina yang terlibat penipuan digital atau scam bukan korban. Dia menilai para WNI telah melanggar pidana lantaran bekerja di usaha penipuan sebagai scammer.

Hal itu disampaikan Mahendra saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026) kemarin. Mulanya, anggota Komisi XI DPR menyinggung soal WNI yang tergiur dengan pekerjaan scam di luar negeri lantaran sulitnya lapangan kerja di dalam negeri.

"Kenapa sih orang sampai ke tergiur ke mana-mana? Mereka nggak dapat kerjaan di sini, itu memang akarnya di sini. Sulit dapat pekerjaan di sini sehingga mereka tergiur dibohongi, di Kamboja ada kerjaan, di Filipina ada kerjaan apa," kata salah satu anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati.

Baca Juga:

• Skandal Jiwasraya Memanas, Nama Dumoly Pardede Terseret, Surya Adinata Resmi Adukan Eks Petinggi OJK ke KPK dan Kejagung
• OJK Blokir 2.263 Pinjol Ilegal, Kerugian Orang RI Korban Scam Rp9 Triliun

Mahendra kemudian menjawab pertanyaan Anis. Dia tak sepenuhnya sepakat WNI di Kamboja hingga Filipina disebut sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebab ada juga yang bekerja sebagai scammer.

"Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer, scammer," kata Mahendra.

Baca Juga:

• Bank Sumut Bertransformasi Menjadi BUMD Perseroda
• OJK Ungkap Kerugian Penipuan di Indonesia Capai Rp 7,9 Triliun, Sumut Tertinggi di Luar Jawa

"Jadi mereka ini kriminal, iya, iya tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming," tambahnya.

Contohkan WN China

Mahendra mencontohkan warga negara China diekstradisi ke negara asalnya karena terlibat scam di Kamboja. Mereka kemudian dihukum di China karena terlibat penipuan digital.

"Tetapi kalau orang-orang yang serupa itu dikembalikan ke China, itu namanya ekstradisi, bukan pemulangan, ekstradisi. Karena kemudian akan dihukum di China," ucap Mahendra.

Mantan Wamenlu itu menilai publik kerap keliru menempatkan WNI yang bekerja sebagai scammer dengan pekerja migran Indonesia (PMI) yang legal. Mahendra kemudian menyinggung sejumlah pelaku penipuan yang justru disambut positif ketika kembali ke Tanah Air.

"Supaya kita juga dalam proporsi yang tepat. Sebab, kadang-kadang kita keliru, malah sempat terkesan mereka kembali dan disambut seperti pahlawan dan korban. Padahal mereka scammer. Jadi itu apakah dengan kesadaran atau tidak, buktinya ya itu," sebutnya.

Mahendra menilai perlu ada perbedaan pandangan terhadap pekerja migran legal dengan WNI yang bekerja sebagai scammer di luar negeri. Lembaganya, kata Mahendra, juga terlibat sosialisasi membekali pekerja migran Indonesia.

"Kalau pekerja migran yang ditipu, itu korban, kalau itu kami bekerja sama dengan pihak B2PMI dan Kemnaker, nah itu melakukan juga sama, melakukan sosialisasi literasi, tapi dengan fokus pekerja migran. Bahkan pada saat sebelum mereka berangkat, bukan hanya pada saat mereka di sana," imbuhnya.

(wan/dtc)

Skandal Jiwasraya Memanas, Nama Dumoly Pardede Terseret, Surya Adinata Resmi Adukan Eks Petinggi OJK ke KPK dan Kejagung

OJK Blokir 2.263 Pinjol Ilegal, Kerugian Orang RI Korban Scam Rp9 Triliun

Bank Sumut Bertransformasi Menjadi BUMD Perseroda

OJK Ungkap Kerugian Penipuan di Indonesia Capai Rp 7,9 Triliun, Sumut Tertinggi di Luar Jawa

OJK Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D4-S3, Pendaftaran Mulai Hari Ini!

Sinergi dan Kolaborasi, Polda Sumut dan OJK Berhasil Bongkar Sindikat Penipuan Online Ratusan Juta