PT PKN Milik Pengusaha HS di Sergai Disorot, Kapoldasu dan DLH Didesak Segera Turun Tangan
POSMETRO MEDAN Dugaan pelanggaran kewajiban lingkungan hidup oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN) yang diduga milik pengusaha berinisial
Sumut 38 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan-Sebuah surat terbuka yang ditulis oleh Herry Tjahjono (HT), seorang warga biasa yang mengaku mencintai negeri ini seperti rumahnya sendiri, beredar luas di kalangan wartawan melalui grup WhatsApp. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan pesan utama: tegakkan keadilan dan beri perhatian serius terhadap sikap beberapa menteri yang dinilai menyakiti rasa keadilan rakyat.
Dalam suratnya, Herry menyatakan bahwa ia adalah salah satu pemilih Prabowo dalam Pemilu lalu. Namun, surat yang ditulisnya bukan berisi pujian atau sanjungan, melainkan bentuk kepedulian berupa kritik yang jujur dan terbuka sebagai bagian dari demokrasi.
"Saya mengetuk pintu hati Bapak untuk memohon satu hal: perhatikanlah kembali beberapa pembantu Bapak yang tindak-tanduknya semakin terasa seperti angin dingin yang menusuk rasa keadilan rakyat," tulis Herry.
Baca Juga:
Herry menyebut dua menteri yang dinilainya perlu mendapat perhatian khusus dari Presiden. Pertama, Menteri Kebudayaan, yang dianggap bersikukuh mempertanyakan istilah "perkosaan massal" dalam tragedi Mei 1998.
Ia menilai bahwa semestinya seorang pejabat publik menunjukkan empati terhadap luka sejarah, bukan terjebak dalam perdebatan semantik. Apalagi, menurutnya, ketika seorang anggota DPR perempuan menangis dalam sidang, menteri tersebut tetap bergeming.
Baca Juga:
"Apakah air mata tidak cukup sebagai kesaksian? Apakah penderitaan harus berlabel untuk diakui?" tulisnya dengan nada pilu.
Kritik kedua diarahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang dinilai memihak pelaku intoleransi. Ia merujuk pada kasus penangguhan penahanan terhadap tersangka perusakan vila retret di Cidahu. Herry menilai sikap kementerian tersebut justru melemahkan penegakan hukum dan menyakiti rasa keadilan korban.
"Yang dibutuhkan masyarakat bukan belas kasihan untuk pelaku, tapi keberanian untuk berdiri bersama korban," tegasnya.
Herry menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang tulus mencintai bangsa ini. Ia mengutip pernyataan almarhum Gus Dur yang menyebut Prabowo sebagai sosok yang paling tulus untuk Indonesia. Karena itu, ia menaruh harapan agar Presiden tidak membiarkan para pembantunya mencederai martabat kepemimpinan.
"Jangan biarkan pembantu Bapak mencederai martabat kepemimpinan Bapak sendiri. Hanya Bapak yang bisa menegur, bahkan memecat mereka. Karena bagi seorang menteri, kata presiden lebih nyaring dari jeritan rakyat," tulis Herry.
POSMETRO MEDAN Dugaan pelanggaran kewajiban lingkungan hidup oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN) yang diduga milik pengusaha berinisial
Sumut 38 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) se
Medan 42 menit lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu ke
Medan 47 menit lalu
POSMETRO MEDAN,JAKARTA Musyawarah Nasional I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (Munas APPI) menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimp
Inter-Nasional 50 menit lalu
POSMETRO MEDAN,JAKARTA Musyawarah Nasional I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (Munas APPI) menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimp
Inter-Nasional satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan bahwa Guntur Syahputra (GS), yang diketahui
Peristiwa 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag., menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestab
Medan 14 jam lalu
Polres Humbang Hasundutan berpatroli di SPBU Pastikan Ketersediaan Stok BBM.
Bisnis 14 jam lalu
Pemkab Humbahas Bersama Pemerintah Desa dan Warga Tangani Longsor di Desa Manalu, Akses Jalan Normal Lagi.
Sumut 14 jam lalu
Polres Tapteng (Tapanuli Tengah) menindak 1.617 kasus pelanggaran selama Ops Patuh Toba 2026.
Sumut 15 jam lalu