Asepte Ungkap Mekanisme Organ Pengawas BUMN Melalui Penerbitan Buku Hasil Disertasi Doktoral

POSMETRO MEDAN,Medan- Sejak lima tahun terakhir lembaga penegak hukum membongkar kasus tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Seperti dilakukan intansi Kejaksaan Agung yang mengungkap kasus besar hingga triliunan rupiah, tak pelak telah menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana organ pengawas BUMN dalam menghadapi tindak pidana korupsi tersebut.

Menyambut ulang tahun ke 65 Hari Bhakti Adyaksa (HBA) pada Selasa, 22 Juli 2025, seorang jaksa muda bernama Dr. Asepte Gaulle Ginting, pun meluncurkan sebuah buku berjudul 'Pertanggungjawaban Pidana Organ Pengawas: Korupsi dan Kerugian BUMN'.

Baca Juga:

• Saat Sofyan Tan Ingin Berhenti, Mereka Berkata: Jangan, Pak!
• Wabup Lom Lom Buka Musyawarah Pemuda untuk Pembangunan Deli Serdang

Buku yang diambil dari disertasi Sarjana Doktoral di Universitas Sumatera Utara itu didikasikan untuk kampus almamaternya, terlebih khusus di intansi tempatnya mengabdi selama 17 tahun, yakni Kejaksaan.

Dr Asepte Gaulle Ginting, mengatakan buku yang diterbitkannya itu sebagai penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana organ pengawas BUMN melalui beberapa cara.

Baca Juga:

• Melihat dari Dekat Sosok AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H.
• Ephorus HKBP Victor Tinambunan Temui 'Master Buku Ende' Ryanto Silalahi

Pertama, penguatan fungsi pengawasan dewan komisaris dalam BUMN. Dewan komisaris harus memiliki kewenangan yang jelas dan tegas untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap kebijakan dan operasional perusahaan.

Kedua, penguatan sistem pengawasan internal BUMN. Sistem pengawasan internal yang efektif adalah kunci untuk mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk korupsi, di tubuh BUMN.

Ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap organ pengawas BUMN. Penegakan hukum yang tegas terhadap organ pengawas BUMN yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat memperkuat ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN.

Keempat, reformasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di BUMN. Pegawai dan manajemen yang berkompeten serta memahami tugas dan kewajiban mereka dalam pengelolaan perusahaan negara dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksekusi kebijakan.

Kelima, sosialisasi dan pendidikan hukum untuk organ pengawas BUMN. Sosialisasi dan pendidikan hukum secara terus-menerus bagi dewan komisaris dan pengawas di BUMN menjadi langkah penting untuk membangun budaya pengawasan yang baik dan menyadarkan mereka akan pentingnya melaksanakan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab.

"Dengan demikian, penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana organ pengawas BUMN dalam menghadapi tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien," tutur dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu 23 Juli 2025.

Buku yang diterbitkannya pun mengambil studi kasus mega korupsi yang pernah ditangani oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung diantaranya Kasus PT Garuda Indonesia (2019), Kasus Pengadaan Infrastruktur di PT PLN, kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan Tindak Pidana Korupsi Pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)

Selama ini dia menilai ada fenomena organ Pengawas BUMN tidak melakukan tugas Pengawasan terhadap direksi dalam kepengurusan BUMN sehingga berujung pada hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.

Kendati demikian, Buku yang ditulis Asep kerap di sapa mendapat apresiasi oleh pimpinannya di Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Kepala Kejari Kota Medan, Fajar Syahputra Lubis mengatakan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan oleh yang bersangkutan, bisa diimplementasikan dalam institusi Kejaksaan, khususnya di Kejari Medan.

Karenannya, Fajar mendukung langkah Asepte Gaulle Ginting untuk terus berkarya demi menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum.

"Begitu juga dengan Asepte Gaulle Ginting yang telah menyelesaikan Program Doktor, semoga ilmu tersebut bisa di manfaat kan dan di gunakan dalam menunjang dan mendukung pekerjaan dalam kejaksaan," ungkapnya.

Sebagai dimbolisasi atas terbitnya buku dari karya tulis Asepte bersama akademisi lainnya diberikan langsung kepada Prof Ningrum Natasya Sirait, selaku Ketua Program Doktor S3 Ilmu Hukum USU yang disaksikan juga oleh Dr T Keizerina Devi Azwar, selaku Sekretaris Program Doktor S3 Ilmu Hukum USU.

"Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, telah memberikan kelancaran untuk menyelesaikan tulisan dalam bentuk buku ini. Saya berharap buku ini bisa menjadi referensi bagi adik-adik mahasiswa di USU dan seluruh masyarakat," ucap Asepte.

Dia menyampaikan terimakasih kepada Kampus USU terkhusus Rektor USU dan seluruh pihak atas ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan sejak dari gelar sarjana hukum Strata 1, 2 dan 3 di universitas tersebut.

"Penyerahan buku ini saya maksudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual saya kepada Universitas Sumatera Utara, tempat yang telah menempa dan membimbing saya mulai dari S1, S2 hingga S3. Semoga buku ini dapat memberi manfaat, menjadi referensi yang bermakna, dan memperkaya khasanah keilmuan di lingkungan kampus maupun di luar kampus," jelasnya.

Mewakili pihak Universitas Sumatera Utara, Prof Ningrum menyampaikan terimakasih atas pemberian buku oleh Asepte Gaulle Ginting.

"Kami dari USU mengucapkan terimakasih atas pemberian buku dan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruhnya," tandasnya. (Red/*)

Saat Sofyan Tan Ingin Berhenti, Mereka Berkata: Jangan, Pak!

Wabup Lom Lom Buka Musyawarah Pemuda untuk Pembangunan Deli Serdang

Melihat dari Dekat Sosok AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H.

Ephorus HKBP Victor Tinambunan Temui 'Master Buku Ende' Ryanto Silalahi

Rico Waas Gelorakan Semangat Mahasiswa Berani Jadi Pemimpin

Fosad Gelar Acara Diskusi dan Doa Peringatan 100 Hari Wafatnya Jaya Arjuna