Senin, 13 Juli 2026

Gelar Aksi 'Sumut Cinta Damai', ORI dan DPN Minta Bobby Nasution Bersama Forkopimda Jaga Kondusivitas

Jafar Sidik - Senin, 13 Juli 2026 20:05 WIB
Gelar Aksi 'Sumut Cinta Damai', ORI dan DPN Minta Bobby Nasution Bersama Forkopimda Jaga Kondusivitas
(Dam)
Ratusan massa yang tergabung Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) dan Dewan Peduli Negeri (DPN) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (13/7/2026).

POSMETRO MEDANRatusan massa yang tergabung Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) dan Dewan Peduli Negeri (DPN) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Sumut Cinta Damai" di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (13/7/2026).

Aksi solidaritas ini diikuti oleh berbagai elemen pergerakan, di antaranya KSPSI AGN SUMUT, Persatuan Buruh (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Aliansi Wartawan Sumatera (AWAS), Ojol Buruh Bersatu (OBB), Serikat Nelayan dan Petani, Front Peduli Wanita, hingga Dewan Mahasiswa Sumatera (DEMASU).

Baca Juga:

Dalam pernyataan sikapnya, DPN menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kapolda Sumut, dan Pangdam I/Bukit Barisan. Langkah ini dinilai penting demi memperkuat sinergi dalam menjaga kondusivitas, kepastian hukum, serta stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.

"Koordinasi lintas lembaga sangat krusial agar setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditangani secara cepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Acil perwakilan massa dalam orasinya.

Baca Juga:

Tuntutan kedua yang tidak kalah penting adalah desakan kepada Gubernur untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi Sumut. Massa menilai penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan di Sumut berjalan sangat lamban, salah satunya terkait kasus yang menimpa pekerja PT Hugo.

Hingga saat ini, para pekerja PT Hugo dilaporkan masih terombang-ambing menunggu kepastian atas hak-hak mereka. Kondisi ini pun berdampak langsung pada perekonomian keluarga pekerja yang kian tertekan. Oleh karena itu, massa meminta Gubernur Sumut mengambil tindakan cepat dan tegas agar hak-hak pekerja dipenuhi sesuai undang-undang yang berlaku.

Setelah beberapa menit berorasi di atas mobil komando, massa aksi akhirnya diterima oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Ahmad Yamin. Kedua belah pihak kemudian melakukan dialog untuk membahas tuntutan yang dibawa oleh massa.

Usai dialog, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatra Utara, T.M. Yusuf, menyampaikan perkembangan hasil pertemuan tersebut kepada media.

"Hari ini kita memperjuangkan nasib kawan-kawan yang bekerja di PT Hugo. Ada beberapa tuntutan yang kita sampaikan, terutama mengejar nota pemeriksaan yang harus segera dikeluarkan oleh Disnaker Provinsi," kata Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengklaim bahwa pertemuan hari ini telah membuahkan hasil nyata terkait evaluasi kinerja di tubuh Disnaker Sumut. "Hari ini pertemuan membuahkan hasil, Kadisnaker dicopot," ungkapnya.

Selain isu perburuhan, Yusuf juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di Sumatera Utara, berkaca dari sejumlah kisruh dan dinamika politik yang terjadi di tingkat nasional belakangan ini.

"Hari ini kami mendatangi Kejati Sumut dan Kantor Gubernur. Besok, kami akan melanjutkan safari ke Pangdam dan Kapolda. Kita meminta penciptaan kondisi keamanan di Sumut agar tidak menimbulkan kekisruhan bagi rakyat Sumut," jelas Yusuf.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dan pengamanan terhadap rakyat harus menjadi prioritas utama di daerah. Menurutnya, publik di Sumut tidak perlu larut dalam mencari aktor intelektual dari isu-isu nasional, dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut pada proses hukum yang berjalan di Jakarta.

Di sisi lain, Yusuf turut menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai bergerak cepat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang langsung memanggil para petinggi penegak hukum dan keamanan, mulai dari Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Menko Polhukam, hingga Panglima TNI. Itu adalah suatu langkah cepat dan tepat untuk memastikan keamanan di negara ini," pungkas Yusuf.

Aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib dan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian Polrestabes Medan sebelum akhirnya massa membubarkan diri. (Dam)

Tags
beritaTerkait
Brimob Polda Sumut Perkuat Patroli KRYD, Ciptakan Situasi Aman dan Kondusif
Pemko Medan Segera Pasang 10.000 CCTV, Sebar di Berbagai Wilayah
Rawan Korupsi! Kepsek Kelola Dana Ratusan Juta Hingga Miliaran Bangun Gedung Revitalisasi Sekolah
Pra-Rekonstruksi Kematian ASN BPN Nias di Skyview Setiabudi, 2 Cewek Diamankan
Satresnarkoba Polrestabes Medan Bekuk Residivis Pasok Narkoba ke Katamso dan Mangkubumi
Kontingen UINSU Medan Panen Emas dan Platinum di Seiba International Festival 2026 Padang
komentar
beritaTerbaru