Polda Sumut bongkar dua sindikat PMI ilegal, 11 calon pekerja diselamatkan
POSMETRO MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke
Sumut 48 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Tanah Karo– Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo tengah membidik kasus dugaan korupsi anggaran di Puskesmas Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Mantan Kepala Puskesmas, bendahara, dan seorang pegawai P3K diketahui telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karo.
Mantan Kepala Puskesmas Dolat Rayat, Dr. Diah Pitaloka Tarigan, M.Kes, terlihat mendatangi Kantor Kejari Karo di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kabanjahe, baru-baru ini. Tak lama berselang, Pretti Ginting selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus Kepala Tata Usaha Puskesmas Dolat Rayat, serta Ahmad Gunawan, pegawai P3K, juga masuk ke ruang yang sama.
Sehari sebelumnya, sejumlah petugas Kejari Karo terpantau mendatangi Puskesmas Dolat Rayat di Jalan Besar Berastagi–Medan, Kecamatan Dolat Rayat. Hal ini memunculkan dugaan adanya penyelidikan terkait anggaran di puskesmas tersebut.
Baca Juga:
Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, Dona Martinus Sebayang, S.H., membenarkan kedatangan para pegawai Puskesmas Dolat Rayat itu. "Benar, ada Ibu dokter dan dua pegawai Puskesmas datang ke kantor kami. Namun, tujuan kedatangan mereka masih sebatas klarifikasi di Seksi Pidana Khusus," ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Lebih lanjut, Dona menegaskan pihaknya masih dalam tahap awal dan akan bersikap transparan terkait perkembangan kasus ini. "Ini baru pertama kali mereka datang untuk klarifikasi. Rekan-rekan wartawan dimohon sabar, nanti hasilnya pasti akan kami sampaikan," tambahnya.
Baca Juga:
Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih menemui kendala. Pesan dan panggilan yang dikirim wartawan kepada Dr. Diah Pitaloka serta Ahmad Gunawan tidak mendapat jawaban. Sementara itu, Pretti Ginting sempat merespons singkat namun kemudian sulit dihubungi kembali.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Dr. Jasura Pinem, M.Kes., menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan Pretti Ginting. "Seorang pegawai tidak boleh merangkap jabatan. Jika dia bendahara, maka tidak boleh sekaligus menjabat sebagai kepala tata usaha, begitu juga sebaliknya. Itu sudah jelas melanggar aturan," tegasnya.
Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran ini kini masih dalam tahap klarifikasi. Kejari Karo memastikan akan terus mengembangkan penyelidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik setelah proses pemeriksaan lebih lanjut.(Mar/JGP)
POSMETRO MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke
Sumut 48 menit lalu
POSMETRO MEDAN Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait perkembangan penanganan sejumlah laporan polisi yang berkaitan dengan kas
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANKepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, mengajak masyarakat untuk
Sumut 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN Perang terhadap narkoba bukan hanya tugas Polri, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat keber
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Terobosan baru dalam membangun keamanan dan kebersihan lingkungan lahir dari Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Sela
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDANKapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, kembali menegaskan komitmennya memberantas narkoba saat
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut membentuk 6 Kelompok Kerja (Pokja) yang digunakan untuk pemerataan
Medan 7 jam lalu
Berikut barang bukti, Sat Resnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Ganja di Pandan.
Kriminal 17 jam lalu
Wali Kota Wesly Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda APBD Kota Pematangsiantar TA 2027.
Sumut 17 jam lalu
Pemkab Samosir Salurkan Bantuan Stimulan, Bantu Dua Keluarga Korban Kebakaran Bangun Kembali Rumah.
Sumut 19 jam lalu