AKBP Marganda Aritonang,"TPL Jangan Rampas Kebahagiaan Rakyat, Hukum Harus Jadi Penjaga!”

POSMETRO MEDAN,Simalungun – Konflik agraria di Nagori Sihaporas kembali menyeruak. Sengketa antara masyarakat adat Lamtoras dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) mengundang perhatian serius aparat penegak hukum. Di tengah bara konflik ini, Kapolres Simalungun, AKBP.Marganda Aritonang SH SIK MM. ambil sikap tegas: "Polri Netral, Hukum Tidak Boleh Diperdagangkan, dan Rakyat Tidak Boleh Ditindas".

Pernyataan ini ia sampaikan usai menghadiri rapat koordinasi strategis bersama jajaran Forkopimda di Aula Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Rabu (24/9/2025). Pertemuan tersebut menghadirkan unsur TNI-Polri, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Adat, dan perwakilan TPL serta masyarakat Lamtoras.

Baca Juga:

• Polsek Silou Kahean Beri Edukasi Lalu Lintas dan Bahaya Narkoba ke Siswa SMP Negeri 1
• Polisi Hadir di Malam Hari, Polsek Silau Kahean Cegah Geng Motor

"Pihak kepolisian membutuhkan dukungan semua pihak dan harus mampu menahan diri sampai ada keputusan pemerintah. Kami pastikan Polri netral," tegas Kapolres Marganda.

Baca Juga:

• Kasi Humas Polres Simalungun Tegaskan Akan Somasi Akun Media Sosial
• PT Toba Pulp Lestari Ditetapkan Tersangka, Rugikan Negara Rp2 T

Kapolres Marganda Aritonang secara gamblang mengatakan, hukum bukan panggung tawar-menawar, hukum adalah pagar keadilan. Karenanya,TPL atau siapa pun jangan pernah merampas kebahagiaan rakyat.

Pada bagian lain, AKBP Marganda Aritonang tegaskan sikap kepolisian dalam penanganan konflilk tersebut. "Netralitas Polri adalah perisai agar hukum dipercaya rakyat.Konflik lahan tidak boleh jadi panggung arogansi, tetapi harus jadi ruang solusi," tegasnya.

"Barang siapa melanggar hukum, hukum akan menjemputnya tanpa pandang bulu. Simalungun harus berdiri di atas hukum, bukan di bawah tekanan modal," katanya lagi.

Dalam rapat koordinasi, perdebatan berlangsung tajam. Kehadiran tokoh adat Lamtoras yang menuntut pengakuan hak ulayat mereka berhadapan langsung dengan manajemen TPL yang mengklaim dasar hukum konsesi perusahaan.

Di titik inilah Kapolres Marganda menegaskan posisi Polri: penjaga hukum sekaligus pengawal kedamaian. "Kami hadir bukan untuk memihak, tetapi untuk memastikan hukum tidak diperjualbelikan."

Konflik agraria di Simalungun bukan sekadar perebutan tanah, melainkan perebutan hak hidup dan martabat rakyat. Dengan tegas, Kapolres Marganda mengingatkan bahwa modal dan kuasa tidak boleh menginjak keadilan.

"Rakyat hanya ingin hidup tenang, jangan ada yang merampas kebahagiaan mereka," tandasnya.

Di tengah pusaran konflik TPL–Lamtoras, suara Kapolres Marganda Aritonang menggema sebagai peringatan keras: hukum harus jadi penjaga, bukan pelayan kepentingan. Tegas, netral, dan menohok—pesan ini menyalakan harapan baru bahwa di Simalungun, hukum masih punya gigi untuk melawan kesewenang-wenangan. (NH/lam/red)

Polsek Silou Kahean Beri Edukasi Lalu Lintas dan Bahaya Narkoba ke Siswa SMP Negeri 1

Polisi Hadir di Malam Hari, Polsek Silau Kahean Cegah Geng Motor

Kasi Humas Polres Simalungun Tegaskan Akan Somasi Akun Media Sosial

PT Toba Pulp Lestari Ditetapkan Tersangka, Rugikan Negara Rp2 T

Tempo 4 Hari, Pelaku Curat Diringkus Tim Resmob Polres Simalungun

34 Mahasiswa UINSU Beri Dampak Nyata bagi Warga Lewat KKN di Huta III Dolok Simalungun