Pelantikan Kepala Sekolah di Humbahas Tuai Kritik, Guru Tak Layak Jadi Kepsek di SD Sijarango

POSMETRO MEDAN,Humbahas– Pelantikan perdana 70 kepala sekolah oleh Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Oloan P. Nababan pada Kamis, 22 April 2025, menuai kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya, sejumlah kepala sekolah yang dilantik diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru.

Dari 70 kepala sekolah yang dilantik, sebagian besar disebut belum memiliki kualifikasi sebagai Kepala Satuan Pendidikan (KSP) sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 21 Tahun 2024.

Salah satu kasus yang paling menonjol adalah pengangkatan Marlin Lumbangaol, guru SD Sanggaran yang sebelumnya disebut sebagai "guru buangan" dari SD Parsingguran, menjadi Kepala Sekolah SD 173471 (146) Sijarango.

Baca Juga:

• Guru Honorer Bergaji Rp500 Ribu di Labura Tersangkut Kasus, Begini Kisahnya
• Kemerdekaan ke-81 Harus Jadi Momentum Benahi Pengelolaan Pendidikan

Informasi yang diperoleh pada Kamis (23/10/2025) menyebutkan bahwa Marlin Lumbangaol tidak memenuhi syarat administratif maupun kompetensi untuk dilantik menjadi kepala sekolah. Ironisnya, nama Marlin tetap tercantum dalam daftar pelantikan yang dilakukan Bupati Oloan P. Nababan.

Menurut sumber yang enggan disebut namanya, sebenarnya guru yang mengajukan berkas untuk menjadi kepala sekolah adalah seorang perempuan bernama Merlin Lumbangaol, yang juga mengajar di Desa Sijarango.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Tekankan Integritas dan Profesional
• PWI Beri Kesempatan KTA Yang Mati Lebih Dari Setahun Diaktifkan Kembali

Akibat kesalahan data tersebut, terjadi kekeliruan dalam penetapan, di mana Marlin Lumbangaol justru dilantik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SD 145 Sijarango, Paranginan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan), Jhon Verry Sihite, menilai bahwa Dinas Pendidikan Humbahas tidak melakukan validasi data dengan baik sebelum pelantikan.

"Dispen Humbahas belum melakukan validasi data kepala sekolah secara maksimal dan transparan berbasis kompetensi. Padahal pelantikan kepala sekolah harus sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 21 Tahun 2024," ujarnya.

Menurut Jhon Verry, kasus salah lantik ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kepatuhan pemerintah daerah terhadap aturan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi calon kepala sekolah, di antaranya pendidikan minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik, golongan minimal III/c atau PPPK Ahli Pertama dengan pengalaman kerja lebih dari delapan tahun, nilai kinerja "Baik" selama dua tahun berturut-turut, pengalaman manajerial minimal dua tahun, serta bebas dari pelanggaran disiplin dan hukum.

"Tujuan Permendikdasmen ini adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan memastikan bahwa kepala sekolah memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Karena itu, proses penunjukan harus transparan dan adil agar semua guru yang memenuhi syarat dapat bersaing secara sehat," tegas Jhon Verry Sihite.

Kasus salah lantik di SD 146 Sijarango menjadi bukti masih lemahnya implementasi prinsip transparansi dan akurasi data dalam proses pengangkatan kepala sekolah di Humbahas. Diperlukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar penunjukan jabatan dilakukan sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di kalangan tenaga pendidik.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Humbahas, Martahan Panjaitan, belum membuahkan hasil. Saat didatangi di kantornya, ia tidak berada di tempat, dan saat dihubungi melalui telepon seluler juga tidak tersambung. (TER)

Guru Honorer Bergaji Rp500 Ribu di Labura Tersangkut Kasus, Begini Kisahnya

Kemerdekaan ke-81 Harus Jadi Momentum Benahi Pengelolaan Pendidikan

Wali Kota Rico Waas Tekankan Integritas dan Profesional

PWI Beri Kesempatan KTA Yang Mati Lebih Dari Setahun Diaktifkan Kembali

Rico Waas Pastikan Hunian Warga Layak dan Nyaman

Bupati Asahan Berharap DHD BPK 45 Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Daerah