Selasa, 10 November 2026

DPRD Tanjungbalai Soroti PT Delimas Surya Kanaka, Diduga Jual Lahan Bekas Perkebunan Secara Ilegal

Faliruddin Lubis - Jumat, 07 November 2025 08:22 WIB
DPRD Tanjungbalai Soroti PT Delimas Surya Kanaka, Diduga Jual Lahan Bekas Perkebunan Secara Ilegal
Eko
Sejumlah anggota DPRD Kota Tanjungbalai menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Delimas Surya Kanaka, terkait penguasaan dan penjualan lahan bekas perkebunan seluas 535 hektare.

POSMETRO MEDAN,Tanjungbalai – Sejumlah anggota DPRD Kota Tanjungbalai menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Delimas Surya Kanaka, terkait penguasaan dan penjualan lahan bekas perkebunan seluas 535 hektare.

Korporasi tersebut disebut-sebut menjalin kemitraan dengan pihak pengembang perumahan yang diduga hanya menjadi modus untuk memperjualbelikan sertifikat tanah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Kamis (6/11/2025), Anggota Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai Hj. Nessy Sirait, S.H menjelaskan bahwa lahan tersebut dulunya dikuasai oleh PT. Arcaco dan merupakan tanah negara yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).

Baca Juga:

"Asal muasal tanah yang kini dikuasai PT. Delimas Surya Kanaka adalah milik negara. HGB itu dapat dibatalkan apabila tidak sesuai lagi dengan peruntukannya," ujar Nessy.

Ia menambahkan, berdasarkan aturan, apabila dalam dua tahun setelah menerima status HGB tidak ada pembangunan, maka lahan tersebut dianggap sebagai lahan telantar.

Baca Juga:

"Pembangunan perumahan PNS hanya dilakukan pada awal penerimaan HGB. Setelah itu, pemerintah yang justru melanjutkan pembangunan," katanya.

Nessy menilai, kemitraan yang dijalin PT. Delimas Surya Kanaka dengan pengembang hanyalah modus untuk menjual sertifikat tanah.

"Bahkan, ada sebagian lahan yang kini bersengketa dengan ahli waris. Karena itu, kami dari Komisi A meminta Kementerian Pertanahan untuk membatalkan HGB PT. Delimas Surya Kanaka," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Tanjungbalai Ilham Fauzi meminta agar Pemko Tanjungbalai segera membentuk tim pengelola kawasan industri, mengingat status Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) kawasan tersebut kini sudah berubah menjadi kawasan campuran. "Segera bentuk tim pengelola kawasan industrinya," ujarnya.

Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum PT. Delimas Surya Kanaka, Fadli, membantah adanya penelantaran maupun sengketa lahan.

Tags
beritaTerkait
Kapolres Simalungun Serap Keluhan Warga dari Jalan Rawan Laka hingga Status Lahan Perkebunan
Dari 100 Anggota DPRD Sumut, Hanya 14 Orang yang Ikut Paripurna
Garda Harapan Sumut Desak Klarifikasi Terbuka Terkait Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Sumut Berinisial JT
Pemkab Deli Serdang Dukung Penyelesaian Legalitas Lahan eks PTPN I Regional I Sampali
Wabup Lom Lom Tekankan Sinergi Pemkab dan DPRD dalam Menentukan Prioritas Pembangunan
DPRD Langkat Gelar RDP Bersama PERMADA Panggil Manager PLN ULP Tanjung Pura , Ariswan Desak Rekomendasikan Copot Manager
komentar
beritaTerbaru