Aktivis Tuntut Janji Gubenur Bobby: Jika TPL Tak Bawa Manfaat, Tutup!

POSMETRO MEDAN- Janji Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali digugat. Para aktivis penyelamatan hutan menilai ucapan tersebut hanya tinggal janji tanpa aksi, sementara kerusakan lingkungan dan penderitaan warga terus berlangsung tanpa kepastian penyelesaian.

Dalam konferensi pers di Jalan Mongonsidi, Medan, Lamsiang Sitompul, Rokky Pasaribu, walden sitanggang dan sejumlah aktivis lain mengecam lambannya respons Pemerintah Provinsi. Mereka menegaskan bahwa TPL sudah terlalu lama merusak ekosistem hutan dan memiskinkan masyarakat sekitar dengan dalih investasi industri.

"Kerusakan yang terjadi bukan lagi skala kecil. Ini sudah menyentuh titik kritis. Hutan rusak, sumber air hilang, ladang-ladang mati. Sampai kapan pemerintah membiarkan rakyat menderita?" tegas aktivis Pastour walden Sitanggang.

Baca Juga:

• BEM Sumatera Utara Miliki Tanggungjawab Moral Dukung Penegakan Hukum dan Kawal Pemberantasan Korupsi
• Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Amankan Pelaku Pencurian dengan Pemberatan

Pastour Walden membeberkan, konflik sosial akibat aktivitas TPL telah menyebabkan warga kehilangan mata pencarian, terjerat kasus hukum, bahkan ada yang meninggal dunia. Ia menilai pemerintah terlalu lambat, bahkan terkesan menghindari kenyataan di lapangan.

"Janji Pak Bobby melalui Sekda untuk menemui warga terdampak sudah berlalu 10 hari. Nol tindakan. Sementara setiap hari ada keluarga yang hidup di tengah ancaman dan ketidakpastian. Ini bukan perkara sepele," katanya, dengan nada keras.

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Tes Urine kepada Awak Maskapai Penerbangan Indonesia
• Operasi Ketupat Toba 2026 Tekan Gangguan Kamtibmas 24,27 Persen

Ia juga menepis tudingan bahwa perjuangan aktivis terkait isu TPL bermuatan politik. Menurutnya, politik yang sebenarnya justru terlihat dari sikap pemerintah yang enggan mengambil keputusan tegas meskipun sudah mengetahui dampak buruk yang dirasakan rakyat.

"Kami bukan pemain politik. Yang berpolitik itu adalah mereka yang tahu rakyat sengsara tapi memilih diam," ujarnya.

Aktivis menilai Gubernur Sumut memiliki kewenangan moral dan politik untuk mengambil langkah nyata. Menurut mereka, jika TPL memang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan seperti yang pernah disampaikan Bobby, maka rekomendasi penutupan seharusnya segera dikeluarkan—bukan hanya dijanjikan.

"Pemerintah jangan berlindung di balik alasan prosedur. Kalau rakyat sudah berteriak bertahun-tahun dan buktinya ada di depan mata, masa masih menunggu?" ujar Lamsiang Sitompul menambahkan.

Para aktivis menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti, bahkan jika mereka dituding, ditekan, atau dicap sebagai pengganggu investasi. Mereka menyatakan bahwa keselamatan hutan dan hak hidup warga jauh lebih penting daripada kenyamanan perusahaan.

BEM Sumatera Utara Miliki Tanggungjawab Moral Dukung Penegakan Hukum dan Kawal Pemberantasan Korupsi

Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Amankan Pelaku Pencurian dengan Pemberatan

Polresta Deli Serdang Tes Urine kepada Awak Maskapai Penerbangan Indonesia

Operasi Ketupat Toba 2026 Tekan Gangguan Kamtibmas 24,27 Persen

Penangguhan Dikabulkan, Amsal Sitepu Disambut Haru Keluarga

Posmetro Medan jadi Pengawas Eksternal Penerimaan Polri TA 2026 di Medan