Aktivis Tuntut Janji Gubenur Bobby: Jika TPL Tak Bawa Manfaat, Tutup!

POSMETRO MEDAN- Janji Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali digugat. Para aktivis penyelamatan hutan menilai ucapan tersebut hanya tinggal janji tanpa aksi, sementara kerusakan lingkungan dan penderitaan warga terus berlangsung tanpa kepastian penyelesaian.

Dalam konferensi pers di Jalan Mongonsidi, Medan, Lamsiang Sitompul, Rokky Pasaribu, walden sitanggang dan sejumlah aktivis lain mengecam lambannya respons Pemerintah Provinsi. Mereka menegaskan bahwa TPL sudah terlalu lama merusak ekosistem hutan dan memiskinkan masyarakat sekitar dengan dalih investasi industri.

"Kerusakan yang terjadi bukan lagi skala kecil. Ini sudah menyentuh titik kritis. Hutan rusak, sumber air hilang, ladang-ladang mati. Sampai kapan pemerintah membiarkan rakyat menderita?" tegas aktivis Pastour walden Sitanggang.

Baca Juga:

• Lagi, Giliran Tambang Ilegal di Sungai Batang Gadis Ditertibkan
• Kornas Re-LUN: Tetapkan Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN Seumur Hidup!

Pastour Walden membeberkan, konflik sosial akibat aktivitas TPL telah menyebabkan warga kehilangan mata pencarian, terjerat kasus hukum, bahkan ada yang meninggal dunia. Ia menilai pemerintah terlalu lambat, bahkan terkesan menghindari kenyataan di lapangan.

"Janji Pak Bobby melalui Sekda untuk menemui warga terdampak sudah berlalu 10 hari. Nol tindakan. Sementara setiap hari ada keluarga yang hidup di tengah ancaman dan ketidakpastian. Ini bukan perkara sepele," katanya, dengan nada keras.

Baca Juga:

• Terjaring OTT, Ruang Kerja Bupati Langkat Syah Afandin Disegel KPK
• Drama VAR! Portugal Singkirkan Kroasia, 3 Gol Dianulir, Eh Penalti Bang Dodo Tuai Polemik

Ia juga menepis tudingan bahwa perjuangan aktivis terkait isu TPL bermuatan politik. Menurutnya, politik yang sebenarnya justru terlihat dari sikap pemerintah yang enggan mengambil keputusan tegas meskipun sudah mengetahui dampak buruk yang dirasakan rakyat.

"Kami bukan pemain politik. Yang berpolitik itu adalah mereka yang tahu rakyat sengsara tapi memilih diam," ujarnya.

Aktivis menilai Gubernur Sumut memiliki kewenangan moral dan politik untuk mengambil langkah nyata. Menurut mereka, jika TPL memang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan seperti yang pernah disampaikan Bobby, maka rekomendasi penutupan seharusnya segera dikeluarkan—bukan hanya dijanjikan.

"Pemerintah jangan berlindung di balik alasan prosedur. Kalau rakyat sudah berteriak bertahun-tahun dan buktinya ada di depan mata, masa masih menunggu?" ujar Lamsiang Sitompul menambahkan.

Para aktivis menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti, bahkan jika mereka dituding, ditekan, atau dicap sebagai pengganggu investasi. Mereka menyatakan bahwa keselamatan hutan dan hak hidup warga jauh lebih penting daripada kenyamanan perusahaan.

Lagi, Giliran Tambang Ilegal di Sungai Batang Gadis Ditertibkan

Kornas Re-LUN: Tetapkan Darmawan Prasodjo Jadi Dirut PLN Seumur Hidup!

Terjaring OTT, Ruang Kerja Bupati Langkat Syah Afandin Disegel KPK

Drama VAR! Portugal Singkirkan Kroasia, 3 Gol Dianulir, Eh Penalti Bang Dodo Tuai Polemik

Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo Mendadak Dicopot

Modus ‘Kawin Pesanan’ ke Tiongkok Terbongkar, Anggota DPR RI Mafirion: Buru Sindikat Internasional