Pemeriksaan Interim LKPD Se- Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK memiliki kewenangan luas yang diberikan oleh undang-undang, di antaranya menentukan objek pemeriksaan untuk audit laporan keuangan yang bersifat mandatory, melakukan pemeriksaan kapan saja dan terhadap aspek apa pun yang menggunakan dana APBD, serta meminta keterangan dan dokumen dari seluruh unit kerja termasuk BUMD.

Melalui sinergi antara BPK dan pemerintah daerah, diharapkan laporan keuangan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Baca Juga:

• Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam
• Bupati Asahan Berharap DHD BPK 45 Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Daerah

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPRD Kota Binjai Nelly Rossa Hasibuan, S.STP. MM., para perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, serta stafBPKPD dan Inspektorat Kota Binjai ( Oji )

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Dukung Evaluasi Ombudsman Wujudkan Pelayanan Publik Prima
• Diduga Tertipu Rp70 Juta dengan Modus DP Mobil, Pria di Medan Ditangkap

Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam

Bupati Asahan Berharap DHD BPK 45 Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Daerah

Pemkab Deli Serdang Dukung Evaluasi Ombudsman Wujudkan Pelayanan Publik Prima

Diduga Tertipu Rp70 Juta dengan Modus DP Mobil, Pria di Medan Ditangkap

Bantu Pemulihan Pascabencana, BPKH dan Rumah Zakat Salurkan Dukungan Pendidikan bagi Mahasiswa UISU

BPK Temukan Potensi Kerugian Rp1,33 Triliun di BTN Dalam Pengelolaan KPR