Ariswan Desak Jamwas Kejagung Turun Tangan, Aktor Utama Belum Tersentuh

POSMETRO MEDAN, Langkat — Dugaan korupsi proyek pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang memiliki nilai hampir Rp49,9 miliar itu kini memicu perhatian luas karena proses penanganan hukumnya dinilai belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Baca Juga:

• Dugaan Limbah Dapur SPPG di Stabat Baru Cemari Lingkungan, Warga Desak DLH Langkat Bertindak Cepat
• Rektor UINSU Jadi "Guest Star" di Wisuda IJM Langkat

Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, menyampaikan pernyataan tegas saat diwawancarai redaksi, Minggu ( 15/3/2026/ di Stabat, Kabupaten Langkat.

Ia meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MK Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera melakukan pengawasan langsung terhadap penanganan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Raden Ajeng Kartini Sebagai Pelopor Emansipasi Perempuan di Indonesia.
• Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Profesional, Transparan dan Terpercaya

Menurut Ariswan, pengawasan dari Jamwas sangat penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih. Ia menilai penyidikan yang dilakukan hingga saat ini masih menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat karena baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses perencanaan proyek belum sepenuhnya terungkap.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat yang juga saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saiful Abdi, Supriadi selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Sekolah Dasar, serta Bambang Pranoto Saputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa sebagai pihak penyedia.

Ariswan mempertanyakan mengapa penyidik belum menyentuh pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat sejak tahap perencanaan pengadaan proyek tersebut. Ia menilai bahwa dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebuah proyek tidak mungkin berjalan hanya oleh satu atau dua pihak saja karena seluruh tahapan telah diatur secara ketat dalam regulasi perundang-undangan.

Dugaan Limbah Dapur SPPG di Stabat Baru Cemari Lingkungan, Warga Desak DLH Langkat Bertindak Cepat

Rektor UINSU Jadi "Guest Star" di Wisuda IJM Langkat

Raden Ajeng Kartini Sebagai Pelopor Emansipasi Perempuan di Indonesia.

Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Profesional, Transparan dan Terpercaya

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Pimpin Apel Pagi

Amira Zahra Melaju di Ajang Nasional PPPI Perwakilan Sumut III