Ia menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Baca Juga:
Ariswan menegaskan bahwa definisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pengadaan tidak hanya berada pada pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga melibatkan pihak yang merencanakan, menganggarkan, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan.
Ia juga merujuk pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Baca Juga:
Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan proyek ditemukan dugaan mark up harga atau barang yang tidak sesuai spesifikasi, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi kuat pelanggaran terhadap prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ariswan juga menjelaskan bahwa dalam tahapan perencanaan proyek terdapat tanggung jawab sejumlah pejabat pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan pejabat pembuat komitmen, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
Sementara dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas antara lain menyusun spesifikasi teknis, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, serta menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa.
Menurut Ariswan, penyusunan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam mencegah atau justru membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Ia juga menyinggung ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa perencanaan pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan riil organisasi serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Ariswan menilai apabila sejak tahap perencanaan telah terjadi manipulasi kebutuhan atau penggelembungan harga, maka potensi kerugian negara sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum proses lelang dilaksanakan.
POSMETRO MEDAN, Langkat Dugaan korupsi proyek pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 kembali m
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan PT Bank Sumut (Perseroda) meluluskan 30 peserta Officer Development Program (ODP), sebagai bagian dari strategi pen
Bisnis 6 jam lalu
Posmetro Medan, Labuhanbatu Di penghujung bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, semangat berbagi dan merajut kebersamaan kembali ditunjukkan
Sumut 7 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Suasana kebersamaan dan kekhidmatan Ramadan terasa begitu kuat di Masjid AlMusabbihin, Komplek Taman Setia Budi Inda
Medan 8 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara buka puasa bersama Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Hara
Medan 8 jam lalu
Posmetro MedanMedan Guna mendapatkan berkah di bulan baik ini, RANZ Kota Medan Bersama PC FSP SPSI Kota Medan dan PAC PKN Medan Marelan m
Medan 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Binjai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Binjai berbagi takjil di akhir bulan suci ramadhan 1447 hijriah 2026 di depan B
Sumut 11 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Pematang Siantar Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Utara III, Mangihut Sinaga, mere
Sumut 11 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Camat Medan Baru Frans Seno Ranto Halomoan Siahaan S.STP., M.SP menekankan bahwa semua ASN, PPPK,kepala Lingkungan, B
Medan 12 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Menjadi wadah yang membawa manfaat besar merupakan harapan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada Majelis T
Medan 12 jam lalu