Kejari Labuhanbatu Tegaskan UU TPKS Sebagai Respons Hukum Progresif: Haramkan Damai Bagi Pelaku

Selain itu, ia memaparkan mekanisme perlindungan komprehensif yang kini tersedia, antara lain, Pendampingan Multisektor, Melibatkan psikolog dan tenaga medis dengan sensitivitas gender.

Respons Cepat, Kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1x24 jam dan Keamanan Digital, Kewenangan pemerintah untuk memutus akses atau menghapus konten yang melanggar martabat korban.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Serang Konstruksi Dakwaan Korupsi Bantuan Bencana Samosir: Kalau Persoalannya Pemindahbukuan, Mengapa Bank tak Diproses?
• Mutiara Kids Binjai Berbagi untuk Anak dan Pejuang Keluarga

Kejari Labuhanbatu mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan dugaan kekerasan seksual melalui kanal resmi seperti UPTD PPA atau kepolisian. Di sisi lain, UU TPKS juga mewajibkan tenaga kesehatan untuk melaporkan temuan dugaan kekerasan seksual yang ditemukan saat menjalankan tugas medis.

Melalui sosialisasi ini, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berharap UU TPKS menjadi titik balik penegakan hukum di Indonesia, mengubah stigma sosial menjadi perlindungan nyata, serta menjamin keadilan yang utuh bagi para korban. (HBB)

Baca Juga:

• Usut Ledakan Pipa Gas yang Tewaskan 3 Orang, Polisi dan PGN Kembali Olah TKP di Grand Polonia Medan
• 282 Paja Akpol Angkatan ke-58 Ikuti Tradisi Penyambutan, Ini Pesan Presiden Prabowo

Kuasa Hukum Serang Konstruksi Dakwaan Korupsi Bantuan Bencana Samosir: Kalau Persoalannya Pemindahbukuan, Mengapa Bank tak Diproses?

Mutiara Kids Binjai Berbagi untuk Anak dan Pejuang Keluarga

Usut Ledakan Pipa Gas yang Tewaskan 3 Orang, Polisi dan PGN Kembali Olah TKP di Grand Polonia Medan

282 Paja Akpol Angkatan ke-58 Ikuti Tradisi Penyambutan, Ini Pesan Presiden Prabowo

Harga Cabai Merah dan Daging Ayam di Sumut Mulai Menggila

Angin Puting Beliung Terjang Kawasan Industri di Batam, 2 Shelter Pekerja Rusak