POSMETRO MEDAN-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) Bachtiar SH, mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka atas peristiwa yang telah menewaskan ribuan nyawa dalam tragedi bencana di Sumatera.
"Pemerintah harusnya bisa menetapkan tersangka dalam kasus bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) pada akhir November 2025 lalu, tak hanya sekedar menutup perusahaan-perusahaan saja. Bayangkan, lebih dari 1.100 jiwa yang tewas dan 3,3 juta orang terdampak," desaknya.
Diakuinya, pemerintah telah merespon dengan cepat pasca kejadian dan patut diapresiasi. Tapi harusnya tak sampai di situ saja, harus juga ketegasan dalam penegakan hukumnya, menetapkan tersangka.
Baca Juga:
Menurutnya, sangsi pencabutan izin secara administrasi terhadap perusahan atau koorporasi serta denda, tidak semestinya menghilangkan sangsi pidana yang telah merenggut ribuan korban jiwa dan kerugian material puluhan trilyun rupiah.
"Belum lagi kerugian ratusan trilyun rupiah yang merugikan negara dari dampak kerusakan lingkungan serta perbaikan lingkungan yang akan di lakukan pemerintah RI. Untuk itu, DPP HARI menuntut dan mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong aparat penegak hukum, menyeret semua pelaku perusakan lingkungan tersebut ke meja persidangan dan dituntut maksimal karena telah menewaskan ribuan korban jiwa," ungkapnya.
Baca Juga:
Jangan Dianggap Enteng
Bachtiar juga mengingatkan kepada pemerintah, untuk tidak menganggap enteng peristiwa yang telah menewaskan ribuan korban jiwa. Ketegasan ini pun ditunggu rakyat Indonesia.
"Bila pelaku perusak lingkungan dan ilegal loging tidak dipidana berat, apalagi telah menewaskan ribuan jiwa, publik akan mempertanyakan kewibawaan sosok Presiden Prabowo Subianto," sebut Bachtiar.
Dampak dan Fakta Kunci Bencana Sumatera 2025-2026
Wilayah Terdampak: Wilayah utara dan tengah Sumatera, terutama Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, dan Tapanuli.
Jumlah Korban: Hingga Januari 2026, tercatat 1.199 orang meninggal dunia dan 144 orang hilang.
Penyebab: Faktor cuaca ekstrem diperparah oleh rusaknya fungsi hidrologis hutan akibat alih fungsi lahan seluas 1,4 juta hektare menjadi pertambangan dan perkebunan.
Dampak Ekonomi: Kerugian diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun, dengan 3,3 juta orang terdampak langsung maupun tidak langsung.
Penanganan: Survei Cyrus Network per April 2026 menunjukkan 79,6% responden menilai penanganan, bantuan, dan recovery oleh pemerintah pusat dan daerah sudah lebih baik dibandingkan awal kejadian.
Bencana ini juga memicu perhatian nasional mengenai krisis iklim dan tata kelola lingkungan.(Dam)
Lapas Kelas II B Muara Bungo Kerjasama Dengan Puskesmas Muara Bungo Tingkatkan Kesehatan WBP.
Inter-Nasional 20 menit lalu
HMI Cabang Medan Apresiasi langkah Pemko Medan terkait Piala AFF U19, PSSI Jangan Jadikan Pemko Medan Tumbal Kegiatan.
Medan 57 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Percut Sei Tuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung penguatan ketahanan keluarga melalui Monitoring Desa/Kelurahan
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Dunia penegakan hukum kembali dihantam kabar yang sangat menggegerkan sekaligus memprihatinkan. Isu dugaan keterliba
Editorial 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Mardison, S.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 pegawai yang sebelumnya berstat
Medan 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Patumbak Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, NyJelita Asri Ludin Tambunan, memperkenalkan inovasi Mobile IVA Test ke
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memperkuat sinergi dengan instansi vertikal melalui pengembangan kawa
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sec
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperjuangkan kepastian hukum bagi asetaset publik yang berdiri di at
Sumut 10 jam lalu