Skandal Pungli Uang Perpisahan Guru, Kepsek SDN 05 Rantau Utara Mengaku di Hadapan Ketua Dewan

POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Aroma busuk dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan Labuhanbatu akhirnya terbongkar telak.

Di hadapan otoritas tertinggi parlemen daerah, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 05 Rantau Utara, Sumarni, S.Pd, secara mengejutkan mengakui adanya pengutipan uang kepada para siswa dengan dalih biaya perpisahan guru, Selasa (5/5/2026).

Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, SKM, atau yang akrab disapa Ogol, bergerak cepat merespons jeritan wali murid. Dalam pemanggilan darurat tersebut, ia mencecar pihak sekolah terkait pungutan yang membebani orang tua siswa di tengah himpitan ekonomi.

Baca Juga:

• Hardiknas 2026: GMNI Sumut Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pungli di SDN 05 Rantau Utara
• Beban di Balik 'Uang Perpisahan', Legislator Desak Dinas Pendidikan Labuhanbatu Bertindak Tegas

"Saya tanya kepala sekolahnya, dijawab memang ada melakukan pengutipan. Alasannya untuk perpisahan guru yang pindah tugas," ungkap Arjan dengan nada geram, usai pertemuan yang dihadiri Kabid SD, Khairil tersebut.

Meski pihak sekolah berdalih kutipan tersebut bersifat sukarela dan tidak dipaksakan, politisi kawakan Partai NasDem ini langsung menepis mentah-mentah alasan tersebut. Menurutnya, segala bentuk pungutan tanpa payung hukum yang jelas adalah bentuk pelanggaran berat.

Baca Juga:

• Dugaan Pungli Uang Perpisahan di SDN 05 Rantau Utara, Praktisi Hukum: Terancam 9 Tahun Penjara
• Warga Keluhkan Pungli Parkir di Car Free Night, Wali Kota Rico Waas Instruksikan Tindakan Tegas

"Ya enggak boleh. Itu jelas melanggar aturan. Tidak ada pembenaran untuk hal seperti itu," tegas Ogol.

Skandal ini semakin memanas karena Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, mangkir dalam pemanggilan pertama dengan alasan dinas ke Jakarta. Ketidakhadiran ini pun memicu reaksi keras dari Ketua Dewan yang telah menjabat selama dua periode tersebut.

Ogol memastikan bahwa drama pungli ini tidak akan berhenti pada pengakuan semata. Ia berjanji akan melakukan pemanggilan ulang secara paksa terhadap Kadis Pendidikan untuk dimintai pertanggungjawaban total.

"Nanti kita panggil lagi kepala dinasnya. Kita minta pertanggungjawaban mereka" cetusnya tanpa kompromi.

Sebelumnya, sejumlah wali murid SDN 05 Rantau Utara membeberkan fakta memilukan. Mereka mengaku diminta iuran sebesar sepuluh ribu rupiah per guru yang pindah tugas atau pensiun.

"Anak saya diminta uang. Di tengah ekonomi sulit begini, uang segitu sangat berharga bagi kami," ungkap salah satu wali murid dengan nada getir.

Meskipun Kadis Pendidikan, Abdi Jaya Pohan, SH mengklaim telah memberikan sanksi berupa teguran lisan melalui Kabid SD, publik menilai tindakan tersebut terlalu lemah dan tidak memberikan efek jera terhadap oknum pungli di sektor pendidikan.

Saat ini, kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah bola panas berada di DPRD.

Tindakan tegas, sebutnya, harus dilakukan demi untuk Labuhanbatu cerdas bersinar.

"Kini, bola panas berada di tangan DPRD Labuhanbatu. Publik menanti langkah konkret parlemen untuk membersihkan sekolah-sekolah dari praktik pungli yang mencoreng marwah dunia pendidikan di Bumi Ika Bina En Pabolo," tegasnya. (HBB)

Hardiknas 2026: GMNI Sumut Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pungli di SDN 05 Rantau Utara

Beban di Balik 'Uang Perpisahan', Legislator Desak Dinas Pendidikan Labuhanbatu Bertindak Tegas

Dugaan Pungli Uang Perpisahan di SDN 05 Rantau Utara, Praktisi Hukum: Terancam 9 Tahun Penjara

Warga Keluhkan Pungli Parkir di Car Free Night, Wali Kota Rico Waas Instruksikan Tindakan Tegas

Di Tengah Ekonomi Sulit, Masih Ada 'Uang Perpisahan'

Kondisi SDN 14 Panai Hulu Memprihatinkan, Kadisdik Labuhanbatu Janji Cek Lokasi