Korupsi Terjadi Karena Keserakahan, Kebutuhan, atau Sistem?
Posmetro Medan , Binjai Saya menilai korupsi yang di lakukan oleh pejabat maupun yang lain adalah tindakan yang merugikan negara secara
Politik satu menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan – Aktivis yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Revolusi Sumatera Utara (PPR-SU) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Senin (11/05/2026).
Laporan dengan nomor registrasi 102/EKS/DUMAS/PPR-SU/IV/2026 tersebut diterima langsung oleh bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut.
PPR-SU mendesak jaksa untuk mengusut tuntas tiga poin utama dugaan penyelewengan yang melibatkan oknum pejabat di Dinas Pendidikan setempat.
Baca Juga:
Ketua Umum PPR-SU, Hery Hasibuan, menyatakan bahwa laporan ini didasari oleh hasil investigasi dan kompilasi informasi media mengenai kebijakan yang dianggap merugikan keuangan negara dan masyarakat.
"Kami datang membawa bukti-bukti awal terkait dugaan pungutan liar (pungli) pelantikan kepala sekolah, dugaan penyimpangan dana bimbingan teknis (Bimtek), hingga penggelembungan harga (mark-up) proyek pembangunan sarana sanitasi sekolah," ujar Hery usai menyerahkan laporan saat dihubungi, Senin (11/5).
Baca Juga:
Dalam dokumen laporan tersebut, PPR-SU merinci tiga dugaan pelanggaran hukum, pertama, kata Hery, dugaan pungli pelantikan kepsek, adanya indikasi permintaan setoran uang kepada 22 calon kepala sekolah SD dan SMP dengan nominal bervariasi antara Rp45 juta hingga Rp60 juta per orang. Dugaan ini mengarah pada oknum pejabat berinisial IRS.
Kedua, sebutnya, dugaan penyimpangan dana bimtek. Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan pada 12-15 Oktober 2025 diduga melanggar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.
"Dilaporkan adanya ketidaksesuaian jumlah peserta yang hadir dengan estimasi anggaran yang dikeluarkan" ujarnya.
Ketiga, jelas Hery, Dugaan Mark-up Proyek Toilet Sekolah. Pembangunan toilet beserta sanitasinya di 43 titik sekolah SD/SMP dari APBD T.A 2025 yang terbagi dalam dua tahap (Rp9 miliar dan Rp6,1 miliar) diduga kuat mengalami penggelembungan harga dan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.
Ketua Umum PPR-SU, Hery Hasibuan, menambahkan bahwa pihaknya juga mengirimkan tembusan laporan ini ke berbagai lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Posmetro Medan , Binjai Saya menilai korupsi yang di lakukan oleh pejabat maupun yang lain adalah tindakan yang merugikan negara secara
Politik satu menit lalu
POSMETRO MEDAN, Rantauprapat Publik Bumi Ika Bina En Pabolo diguncang kabar panas. Bupati Labuhanbatu, Hj. Maya Hasmita, resmi digugat a
Sumut 18 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Aktivis yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Revolusi Sumatera Utara (PPRSU) resmi melaporkan dugaan tindak pida
Sumut 22 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pengembangan potensi generasi muda melalui berbagai kegiat
Sport satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, secara resmi menutup Kejuaraan C
Sport satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pengembangan potensi generasi muda melalui berbagai kegiat
Sport satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, secara resmi menutup Kejuaraan C
Sport 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Dalam upaya menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi menggelar Job Fair untuk pertam
Sumut 2 jam lalu
Polisi Buru Jejak Pelaku Begal Pelajar SMA 5 Binjai.
Kriminal 3 jam lalu
Prof Arida Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya
Profil 4 jam lalu