Anggaran Jalan Rp1,5 Miliar di Tanjungbalai Disorot, Kabid PUTR Ngaku Lupa Nama CV Penyedia Material

POSMETRO MEDAN, Tanjungbalai – Penggunaan anggaran perbaikan jalan sebesar Rp1,5 miliar di Kota Tanjungbalai menuai sorotan. Di tengah banyaknya ruas jalan rusak yang masih dikeluhkan masyarakat, realisasi anggaran hingga kini baru mencapai sekitar Rp800 juta.

Dana yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026 itu disebut dialokasikan untuk perbaikan tujuh titik jalan dalam kota serta beberapa titik lainnya yang masih dalam tahap survei.

Kepala Bidang Jalan Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Juliadi Sitorus mengakui pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh dinas.

Baca Juga:

• TNI dan MAN Tanjungbalai Kolaborasi Pastikan MBG Berjalan Lancar
• YLBH Keadilan Setara–Polres Tanjungbalai Kompak Dorong Restorative Justice

Namun, pengadaan material tetap melibatkan pihak ketiga atau CV.

Ironisnya, saat ditanya terkait perusahaan penyedia material yang menggunakan uang negara tersebut, Juliadi justru mengaku tidak mengingat nama CV yang terlibat.

Baca Juga:

• KA Putri Deli Tabrak Truk Pasir di Perlintasan Tanpa Palang, Sopir Terjepit
• 4 Terdakwa Korupsi Dana Hibah KPU Tanjung Balai Disidang, 1 Membantah 3 Akui Kesalahan

"Kalau penyedia atau CV ada dua atau tiga, namun nama CV-nya saya kurang ingat," ujarnya, Senin (11/4/2026).

Pernyataan itu memicu tanda tanya publik.Sebab, dalam proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah, pejabat teknis seharusnya memahami dan mengetahui secara rinci pihak penyedia barang maupun jasa yang dilibatkan.

Ketidakjelasan identitas rekanan dinilai berpotensi menimbulkan dugaan lemahnya pengawasan administrasi hingga membuka celah penyimpangan dalam pengadaan material proyek. Terlebih, proyek tersebut disebut telah siap dikerjakan sejak April 2026.

Namun hingga kini, pengerjaan baru menyentuh tujuh titik jalan, sementara sisa anggaran sekitar Rp700 juta belum terealisasi secara jelas kepada publik.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan APBD dalam proyek swakelola tersebut.

Sebab, meskipun dikerjakan secara swakelola, seluruh pengadaan material tetap wajib memiliki dokumen administrasi yang jelas, mulai dari penyedia, nilai belanja, spesifikasi material hingga bukti penggunaan anggaran.

Jika nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan, dugaan mark up harga material, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, maka persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, masyarakat masih mempertanyakan titik-titik jalan mana saja yang telah diperbaiki dengan anggaran Rp800 juta tersebut.

Pasalnya, sejumlah ruas jalan di Kota Tanjungbalai masih tampak rusak dan dikeluhkan pengguna jalan.

"Target perbaikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari anggaran pemeliharaan yang tersedia," pungkas Juliadi.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUTR Kota Tanjungbalai belum memaparkan secara rinci daftar CV penyedia material, rincian penggunaan anggaran per titik pekerjaan, maupun progres penggunaan sisa anggaran. (eko)

TNI dan MAN Tanjungbalai Kolaborasi Pastikan MBG Berjalan Lancar

YLBH Keadilan Setara–Polres Tanjungbalai Kompak Dorong Restorative Justice

KA Putri Deli Tabrak Truk Pasir di Perlintasan Tanpa Palang, Sopir Terjepit

4 Terdakwa Korupsi Dana Hibah KPU Tanjung Balai Disidang, 1 Membantah 3 Akui Kesalahan

Pengedar Sabu Asal Labura Diciduk, 29,78 Gram Barang Bukti Disita

Diciduk, Geleng Nyanyi, Pemasoknya Nyangkut, BB Sabu 300 Gram Disita