Kasus eks Camat Medan Maimun, Sinyal Bangkrutnya Etika Jabatan

POSMETROMEDAN, Medan-Kasus eks Camat Medan Maimun yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk judi online hingga menembus Rp1,2 miliar menggarisbawahi satu kenyataan pahit: integritas pejabat dan kualitas pengawasan internal jauh lebih penting daripada aturan administratif semata.

"Uang rakyat tidak lenyap karena kelalaian prosedur, tetapi sengaja disedot melalui fasilitas jabatan. Ini bukan sekadar penyimpangan individu, tetapi alarm bagi tata kelola birokrasi yang rapuh dan kehilangan arah, " tegas mantan anggota Komisi Yudisial Farid Wajdi pada media, Rabu ( 28/1/2026).

Baca Juga:

• Mangihut Sinaga, Praktisi Hukum yang Kini Duduk di DPR RI dari Partai Golkar
• Praktisi Hukum Hans Silalahi Soroti Laporan Terhadap LS, Polisi Sebut Terlapor Berstatus DPO

Lanjut Farid, KKPD seharusnya menjadi alat belanja operasional pemerintah daerah. Nyatanya, kartu itu disulap menjadi mesin taruhan pribadi dan pembayaran utang.

Istilah "penyalahgunaan fasilitas" terdengar terlalu lembut untuk tindakan yang terang-terangan merugikan publik. Ketika fasilitas negara diperlakukan seperti ATM pribadi, yang terkikis bukan hanya anggaran, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah ikut terkikis tanpa jejak.

Baca Juga:

• Sat Reskrim Polres Tanah Karo Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Remaja Saat Tahun Baru
• Kuasa Pelapor Bongkar Dugaan Mafia Hukum Kasus Lahan YPMDU, Diduga Libatkan Anggota DPRD Sumut dari Demokrat

"Respons pemerintah daerah berupa non-job 12 bulan sah secara disiplin ASN, tetapi tidak memadai secara keadilan substantif," kata Farid lagi ketika ditanya soal sanksi.

Publik wajar bertanya: pejabat yang merugikan negara miliaran rupiah hanya terkena sanksi administratif, sementara warga biasa akan menghadapi proses pidana. Perlakuan berbeda ini tidak sekadar melemahkan efek jera, tetapi menabur benih ketidakpercayaan terhadap hukum dan birokrasi.

Kegagalan Seleksi dan Pembinaan

Mangihut Sinaga, Praktisi Hukum yang Kini Duduk di DPR RI dari Partai Golkar

Praktisi Hukum Hans Silalahi Soroti Laporan Terhadap LS, Polisi Sebut Terlapor Berstatus DPO

Sat Reskrim Polres Tanah Karo Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Remaja Saat Tahun Baru

Kuasa Pelapor Bongkar Dugaan Mafia Hukum Kasus Lahan YPMDU, Diduga Libatkan Anggota DPRD Sumut dari Demokrat

Logo Kemenkeu–BI Dicatut Penipu Investasi Bodong, Kuasa Hukum Korban Desak Aktor Intelektual Dibongkar

PILKADA LEWAT DPRD Tema : Efesiensi Anggaran atau Efesiensi Lawan Politik?