POSMETRO MEDAN- PT Cocoman (CCM) buka suara terkait pemberitaan yang menyebutkan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menaikkan status dugaan korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara.
"CCM membenarkan adanya tindakan penggeledahan dan penyitaan alat berat yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulteng, tapi tidak mengetahui persis permasalahan dan bukti yang menjadi dasar tindakan tersebut, karena manajemen CCM belum pernah menerima panggilan terkait pelanggaran hukum yang dituduhkan," ujar Divisi Legal PT Cocoman, Anthonny Wiebisono, S.H., dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Anthonny mengatakan bahwa CCM belum melakukan kegiatan penambangan atau pengangkutan sejak adanya larangan ekspor pada awal 2014 dan mewajibkan kuota ekspor atau membangun smelter. Saat ini, perusahaan sedang mengurus perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah berjalan selama 9 bulan. Menurutnya, belum selesainya pengurusan RKAB, karena ketentuan dari Kementerian ESDM beberapa kali mengalami perubahan.
Baca Juga:
"Maka, tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Kejati Sulawesi Tengah dalam pemberitaan di beberapa media massa mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan tanpa adanya RKAB dan tanpa melakukan kewajiban lainnya, adalah tidak benar," tepis Anthonny.
Ia menuturkan, pada tahun 2015, CCM pernah bekerja sama dengan perusahaan afiliasinya yang akan membangun smelter, namun rencana tersebut batal karena pengurusan izin smelter yang sangat lama dan baru selesai setelah 2 tahun pengurusannya. Kondisi ini menyebabkan investor mengundurkan diri dan pihak CCM tidak dapat melanjutkan rencana tersebut.
Baca Juga:
Pada awalnya, kata dia, Kejati Sulawesi Tengah memanggil manajemen CCM mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam Penerbitan SK Persetujuan "kepentingan umum" teminal khusus PT Cocoman.
Kejati menilai penerbitan SK tersebut bertentangan dengan aturan Tata Ruang Laut (Non-PKKPRL) dan berpotensi merugikan keuangan negara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-24 /P.2 /Fd.1 /12 /2025 tanggal 19 Desember 2025.
"Direktur Utama CCM Mirdas Taurus Aika telah memberikan keterangan dan bukti mengenai hal tersebut kepada jaksa penyelidik pada 19 Februari 2026. Setelah itu tidak mengetahui perkembangan atau penyelesaiannya hingga Kejati Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan penyitaan pada 22 April 2026," ucapnya.
Disebutkan, penyidik Kejati Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor CCM Jakarta sesuai Surat Perintah Penggeledahan tanggal 17 April 2026, Nomor: PRINT-066 /P.2.5 /Fd.2 /04 /2026, yang ditandatangani oleh Salahuddin, SH., M.H. Sedangkan untuk PT CCM Morowali berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-02 /P.2 /Fd.2 /04 /2026 tanggal 17 April 2026.
Anthonny menjelaskan, tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut dalam rangka mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan tanpa adanya RKAB dan tanpa melakukan kewajiban lainnya yang dilakukan PT Cocoman, PT Mineral Bumi Nusantara, dan CV Warsita Karya di Morowali Utara yang mengakibatkan kerugian negara.
POSMETRO MEDAN, Labusel Jelang Hari Raya Idul Adha, tim gabungan Satreskrim Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Polsek Kampung
Kriminal 4 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Labusel Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun ini tampil dengan
Sumut 15 menit lalu
Posmetro Medan, Medan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Pardede Hall Medan berlangsung hangat dan penuh semangat keber
Medan satu jam lalu
Dugaan Permintaan Uang Libatkan Oknum Petinggi Jaksa Mencuat di Sidang Tipikor Kupang.
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN PT Cocoman (CCM) buka suara terkait pemberitaan yang menyebutkan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menaikkan status
Bisnis 2 jam lalu
Polres Labuhanbatu Klarifikasi Video Viral, Pastikan Penangkapan Pelaku Perusakan Mobil Sesuai Prosedur.
Sumut 3 jam lalu
Pada masa Orde Baru, peringatan Hari Buruh 1 Mei justru sempat dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Setelah peristiwa 1965,
Politik 3 jam lalu
Pecahan Uang Kertas Seratus Ribu Palsu Berserak di Binjai.
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN) Sumatera Utara, Rio Affandi Sire
Sumut 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indo
Medan 6 jam lalu